15 Komunitas Adat se-Indonesia Belajar di Bumi Panrita Lopi

Para komunitas lembaga adat mengikuti workshop di Bulukumba. (foto humasbulukumba)

STARNEWS.ID, BULUKUMBA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan memfasilitasi penguatan lembaga adat di Indonesia. Kemendikbud menggelar Workshop Penguatan Lembaga Adat dengan menghadirkan 15 komunitas atau lembaga adat yang di Indonesia untuk belajar langsung di Kabupaten Bulukumba terkait proses dan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia, Ratna Yunnarsih, dipilihnya Kabupaten Bulukumba, karena dinilai lebih progresif dalam penyusunan regulasi perda terkait lembaga adat, khususnya Adat Ammatoa Kajang. Selama dua hari peserta workshop mengikuti sejumlah materi di hari pertama, dan hari kedua mengunjungi kawasan Adat Ammatoa Kajang dan akan berdiskusi langsung dengan pemimpin adat Ammatoa serta pemangku adat lainnya.

Bacaan Lainnya

Bupati Bulukumba bersama para perwakilan komunitas adat yang ada di Indonesia. (foto humasbulukumba)

“Melalui kegiatan ini kita akan mengenalkan praktik-praktik baik terkait upaya perlindungan masyarakat adat, juga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat adat yang telah berlangsung di Kabupaten Bulukumba,” ungkap Ratna saat pembukaan Workshop Penguatan Lembaga Adat di Hotel Agri, Selasa 3 Desember 2019.

Harapannya dari proses , tambah Ratna, dapat diadopsi oleh daerah-daerah, khususnya yang diundang menjadi peserta workshop tersebut yang saat ini juga dalam proses penyusunan regulasi kelembagaan adat, termasuk implementasinya di daerah masing-masing.

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan TME dan Tradisi, Christriyani Ariani menyebutkan masyarakat adat sudah hadir sebelum masa kemerdekaan atau negara Indonesia terbentuk, namun dalam perkembangannya terjadi dinamika sehingga masyarakat adat atau komunitas adat kurang terdengar. Olehnya itu idealnya, komunitas adat sebagai sumber potensi dan pembentuk keragaman budaya tidak musnah dalam dinamika negara-bangsa Indonesia.

“Mereka memiliki hak untuk berdinamika sesuai dengan potensi dan identitas budayanya. Sekaligus turut pula berkewajiban merepresentasikan kebhinekaan sosia-budaya Indonesia,” ungkapnya.

Ditambahkannya, norma yang selama ini dipegang teguh dan dijalankan dalam aktivitas keseharian komunitas adat selalu kalah dengan perangkat hukum positif milik negara. Persoalan mendasar inilah yang menjadi sumber |kompleksitas permasalahan yang mendera masyarakat adat di dalam proses pembangunan Indonesia, seperti hak asasi, hak-hak kewarganegaraan, persoalan pendidikan, masalah kesehatan, kedaulatan teritorial dan lain sebagainya.

Namun, dengan adanya dinamika demokrasi dan otonomi turut memberi ruang bagi komunitas adat untuk menyuarakan eksistensi, menyatakan pengakuan kepada masyarakat luas, menuntut pemenuhan hak-hak sebagai warga negara secara setara.

“Dalam beberapa kasus, komunitas adat bahkan mampu memperoleh legitimasi norma positif atas identitas budayanya. Komunitas Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu contoh, dari beberapa komunitas dengan kasus serupa di Indonesia,” beber Christriyani. (star1)


Pos terkait