2019, Rp 8,3 Trilun Dana Desa Dikucurkan di Sulsel

STARNEWS.ID, MAKASSAR – Hingga tahun 2019 Pemerintahan Jokowi-JK telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp8,3 triliun bagi 2.255 desa di Sulawesi Selatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir Dana Desa telah dianggarkan untuk 74.469 desa di seluruh pelosok Indonesia.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Penjabat Sekda Sulsel Ashari F. Radjamilo pada acara Pembukaan Sosialisasi, Pengawalan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 di Hotel Claro, Makassar, Senin (8/4/2019).

“Dengan jumlah dana yang terus meningkat setiap tahunnya. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, hingga tahun 2019 kita telah menerima Dana Desa sebesar Rp8,3 triliun bagi 2.255 desa,” kata Ashari.

Menurut Ashari, Dana Desa telah berhasil membangun begitu banyak sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya. Melalui pelatihan dan pemasaran hasil produksi di bidang peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan serta pengembangan wisata lewat Bumdes.

Dalam rancangan dokumen RPJMD Sulsel 2018-2023, Pemprov Sulsel berkomitmen membangun infrastruktur yang berkelanjutan untuk menjangkau desa dan daerah terpencil atau terisolir, serta memberdayakan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi komoditas pertanian Sulsel.

“Diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat bersinergi dengan program kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan,” sebutnya.

Data dari Dinas PMD Sulsel, Pagu Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp2.351.148.984.000. Untuk pencairan Dana Desa (Rekening Kas Umum Kas Negara/RKUN – Rekening Kas Umum Daerah/RKUD) Rp 394.583.343.300 atau 16,78 persen terdiri dari 17 kabupaten. Sementara kabupaten yang belum melakukan pencairan yakni Kepulauan Selayar, Soppeng, Wajo dan Tana Toraja.

Sedangkan penyaluran Dana Desa (RKUD-Rekening Kas Desa/RKDes) sebesar Rp78.761.320.000 atau 3,35 persen, terdiri dari 342 desa.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung RI dalam sambutannya yang disampaikan oleh Direktur B Jamintel, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Yusuf menyampaikan, Dana Desa merupakan salah satu implementasi Poin ketiga Nawacita pemerintahan Jokowi-JK yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Alokasi dana desa yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan menunjukkan perhatian besar Pemerintah dalam membangun desa sebagai pemerintah asli masyarakat Indonesia. Anggaran Dana Desa hingga tahun 2019 ini mencapai Rp70 triliun.

“Hal tersebut tentunya perlu diimbangi dengan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola dana desa, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa dan aparat penegak hukum,” kata Yusuf.

Kekurangpahaman para Kepala Desa terkait prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan negara diakui pada gilirannya dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat, yang tidak jarang pada akhirnya bermuara pada permasalahan hukum yang menyeret para Kepala Desa.

Beberapa potensi permasalahan hukum dalam pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa yang sering ditemui di lapangan, antara lain di tahap pendistrisbusian dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Desa. Modus yang kerap terjadi dan patut diwaspadai antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan atau hanya dibagikan kepada para pendukung bupati/partai politik tertentu.

Sementara di tahap pengelolaan, antara lain Dana Desa dikelola sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses Kepala Desa.

“Di tahap pemanfaatan, antara lain mark-up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Di tahap pertanggungjawaban keuangan, antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban tanpa dilengkapi bukti serta dokumentasi.

Untuk itu, Kejaksaan menyambut baik kegiatan ini dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan yang ada terkait dengan pengelolaan dan pengawalan dana desa yang saat ini menjadi salah satu program utama Pemerintah.

“Dalam konteks tersebut, perlu kembali diingat bahwa penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya hanya dapat diukur dari tingkat penanganan perkara, melainkan penegakan hukum dikatakan berhasil apabila mampu menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” tegasnya.(star1)


Pos terkait