Abaikan Protokol Kesehatan, Izin Usaha Terancam Dicabut

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan


STARNEWS.ID, GOWA — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan membentuk tim survei lapangan. Untuk memastikan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Gowa menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19,

Tim ini terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa.

Bacaan Lainnya

Sedangkan pelaku usaha yang dimakaud seperti rumah makan, restoran hingga tempat pariwisata.

Penerapan protokol kesehatan itu dianggap penting guna menekan laju penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), sehingga roda perekonomian di kabupaten berjuluk Butta Bersejarah itu bisa tetap berjalan.

Adnan mengatakan bagi pelaku usaha yang ingin membuka kembali usahanya di tengah pandemi ini terlebih dahulu harus izin dengan menyurat ke pemerintah daerah.

Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tim survei untuk memastikan kelayakan sebelum diberikan izin membuka kembali usahanya.

“Jadi tugas tim survei ini memastikan usaha tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan atau tidak dengan turun langsung melihat kondisi lapangan, nantinya tim survei akan membuat rekomendasi hasil dari surveinya itu barulah bisa diberi izin,” katanya.

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud seperti menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk, mengatur jarak meja minimal 1,5 meter, pelayan dan pengunjung wajib menggunakan masker, meja dan kursi disemprot disinfektan dan pemasangan sekat/pelindung.

Hal itu sejalan dengan ranperda wajib masker dan penerapan protokol kesehatan yang diajukan Pemkab Gowa. Sehingga sebelum disahkan pihaknya memastikan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha mampu menerapkan hal tersebut.

“Sebelum Perda ini disahkan kita lakukan survei dulu, memberikan edukasi sehingga ketika disahkan tidak ada yang dapat sanksi karena masyarakat sudah menerapkan perda ini,” ungkap Adnan.

Dijelaskan orang nomor satu di pemerintagan Gowa itu, jika ditemukan pelaku usaha melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi penutupan selama sebulan, tiga bulan, hingga mencabut izinnya jika melakukan pelanggaran hal yang sama berulang kali.

Di tempat yang sama salah satu tim survei yang juga Kepala Dinas PTSP, Indra Setiawan mengatakan hal ini harus dilakukan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi ini, dan bisa menjadi kontribusi dalam menuunkan angka penularan.

“Memang harus dilakukan karena untuk mengurangi penularan dan ekonomi terus berjalan harus menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Terkait langkah yang dilakukan bersama tim, pihaknya akan membagi beberapa tim untuk mengantisipasi lonjakan permintaan izin dari pelaku usaha, sehingga ketika banyak permintaan semuanya bisa jalan.

“Kami dengan beberapa dinas pasti akan membagi diri supaya tidak ada penumpukan permintaan,” pungkasnya. (rus/dam)

Pos terkait