Arief Duga Ada ‘Dosa Besar’ Sehingga Yusran Dicopot

Pencopotan Yusran Jusuf sebagai Pj Wali Kota yang terbilang singkat masih menimbulkan pertanyaan. (foto humassulsel)

STARNEWS.ID, MAKASSAR – Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, melakukan pergantian Pj Wali Kota Makassar, masih menjadi perbincangan di kalangan pengamat politik.

Diketahui kemarin Jumat (26/6/2020) Gubernur Sulsel, telah melantik Rudy Djamaluddin sebagai Penjabat Wali Kota Makassar yang baru, menggantikan Yusran Jusuf.

Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos) Arief Wicaksono mengatakan, sebenarnya terkait pergantian Pj Walikota itu merupakan hal biasa.

“Gubernur menurut regulasinya memang memiliki kewenangan mengusulkan penggantian kepada Kemendagri,” jelas Arief sapaan akrabnya, kepada Starnews.id via chat WhatsApp, Sabtu (27/6/2020)

Arief menambahkan, hanya saja yang perlu dikritisi, sebenarnya bukan soal bisa atau tidak pemerintah memainkan jabatan, akan tetapi apa alasan sesungguhnya dibalik pergantian itu?

“Apakah ada yang dilanggar, sehingga Gubernur memutuskan untuk mengganti Pj? Apakah ada pelanggaran yang sangat berat yang dilakukan Pj sehingga meskipun secara pribadi, bersahabat dengan Gubernur, tetapi gubernur tetap ngotot mengganti Pj?,” ungkapnya.

Lebih lanjut kata Arief, jika dibaca di berbagai media, alasan Gubernur mengganti Pj Wali Kota adalah, karena kekurang mampuannya menanggulangi penyebaran Covid-19 di Makasaar.

Jika demikian kata Arief, mengapa banyak kepala daerah lain di Indonesia yang tidak diusulkan pemberhentian oleh Gubernurnya, mengingat ada beberapa daerah di Indonesia, memiliki warna zona yang sama dengan Makassar.

Seperti halnya di Surabaya lanjut Arief, kondisi di Surabaya lebih mencengangkan dibandingkan Kota Makassar

“Itu di Surabaya warnanya sudah merah maroon mi, lewati Makassar,” paparnya.

Hanya saja tambah Arief , jangankan gubernur, DPRD Surabaya pun tidak memanggil beliau untuk menjelaskan. Meskipun, statusnya bukan Pj, tetapi paling tidak Risma di Surabaya harus dimintai penjelasan, minimal ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD.

“Berarti mungkin saja Gubernur melihat ada hal lain, yang dianggap sebagai dosa besar bagi Pj Wali Kota,” tutupnya. (nur)

Pos terkait