Berindikasi Rusak Lingkungan, Penambangan di Desa Karueng Disorot


STARNEWS.ID, ENREKANG — Aktivitas penambang pasir dan batu di dusun Penja, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang terus berlangsung. Kendati banyak sorotan, bahkan penolakan dari masyarakat.

Seperti aksi yang digelar oleh puluhan pemuda penja yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Penja yang mengecaman pemerintah daerah atas pemberian izin operasional.

Bacaan Lainnya

Sehingga pihak penambang secara leluasa melakukan penambangan pasir dan batu diarea bantaran sungai dengan luas lahan IUP 9,2 HA.

Pengunjuk rasa menganggap kegiatan penambang pasir dan batu selama ini dianggap telah merusak lingkungan sekitar bantaran sungai saddang dan juga telah merusak infrasruktur jalan yang masuk ke Desa Penja.

Menurut keterangan salah seorang warga penduduk setempat Mento bahwa izin yang dimiliki pihak penambang tersebut perlu diperfangaman karena hanya dispakati oleh segelintir orang saja.

“Adapun jumlah masyarakat yang sepakat dengan keberadaan tambang tersebut lengkap dengan materai dan tanda tangan hanya berjumlah 8 orang dan masyarakat yang tidak sepakat itu berjumlah 208 orang masyarakat asli dari daerah tersebut,” ujar Mento warga setempat.

Selaku putera daerah Penja Mento juga menyampaikan aksi ini merupakan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan agar bantaran Sungai Saddang tidak rusak.

“bantaran sungai saddang ini semoga kita bisa berkaca pada tambang sebelumnya dimana tambang tersebut mengakibatkan jalan penghubung antara desa karueng ini mengalami kerusakan parah pada infrastruktur diakibatkan truk yang keluar masuk selama beberapa tahun ini,” ungkapnya.

Sementara Ketua FBHM, Hendrianto Jufri menyayangkan adanya dokumen yang beredar tertera telah terjadi kesepakatan antara pengusaha tambang, dengan pihak Kepala Desa dan Lingkungan Hidup tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Jadi kami tentunya mengecam tindakan pemodal dan tindakan yang kami indikasikan kerja sama instansi-instansi terkait dalam hal penerbitan izin-izin seperti izin lingkungan dan izin pengelolaannya,” tegas Ketua FBHM. (zai/dam).

Terkait