Catatan Ringan Buat DP : Maju Melalui Jalur Independen?

Oleh : M. Ridha Rasyid/Praktisi dan Pemerhati Pemerintahan

BEBERAPA saat lalu, saya membaca salah satu berita online yang menyebutkan bahwa hari ini (Sabtu, 19/1/2020) tim relawan Ramdhan Pomanto menyerahkan mandat ke Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk mendapatkan registrasi peng-inputan data e-ktp bakal calon perseorangan. mandat operator untuk mendapatkan user Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Bacaan Lainnya

Pengisian Silon adalah syarat wajib jika ingin maju melalui jalur perseorangan. Saya, agak kaget membaca berita itu, sebab sebelumnya DP dan juga tim nya begitu yakin dapat diusung sejumlah partai. Bahkan mengklaim diri sudah “diperhitungkan” paling tidak empat partai. PDIP, PAN, NASDEM dan HANURA. Apakah partai kemudian merasa “risih” dengan Danny Pomanto sapaan akrab mantan walikota Makassar ini? Pastinya, hanya para elite partai itu yang tahu.

Dalam politik Makassar, tidak banyak figur yang bisa dua periode menjabat walikota, meskipun sistem sudah berbeda, tingkat imajinasi politik yang beragam maupun dinamisasi yang tumbuh di tengah masyarakat yang justru kurang antusias menyikapi perebutan kekuasaan, terlebih bila tidak berpihak kepada rakyat.

Ini menjadi hal penting dikemukakan yang terakhir, oleh karena, pertama, pengalaman rakyat sejak bergulirnya pemilihan langsung 2004 hingga sekarang, tidak banyak pemimpin yang terpilih itu hanyalah pelakon sandiwara politik yang “mengapusi” rakyat, kedua, janji janji yang begitu indah dan gencar pada masa kampanye bagaikan fatamorgana di tengah padang pasir. Sebuah oase yang hanya membuat kita memimpikan dan mampu menjangkaunya , tetapi kenyataannya itu sangat jauh untuk diwujudkan, ketiga, apatisme rakyat terhadap perhelatan politik perebutan kekuasaan justru menimbulkan kekecewaan. Tidak sama dengan yang mereka bayangkan. Malah membuat rakyat semakin prihatin melihat perkembangan dari waktu ke waktu.

Dalam konteks Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Danny Pomanto, yang hanya berorientasi penghargaan yang “berjubel” , saking banyaknya, sampai sampai jawaban yang dikemukakan ketika menjadi saksi sidang PTUN, kemarin, “bagaimana mungkin ada yang salah bila penghargaan yang diperoleh itu begitu banyaknya”.

Inikan berseberangan dengan fakta yang sesungguhnya. Ini salah satu preseden berpemerintahan yang kurang etis, jikalau pemimpin mengukur keberhasilannya dengan sejumlah penghargaan. Ini pula, menunjukkan betapa pemimpin itu tidak punya kepekaan dalam “mengendus” apa yang dirasakan dan dialami rakyatnya selama dia memimpin. Lalu serta merta menjustifikasi dirinya berhasil hanya dengan penghargaan yang diraih, selain tentu saja bagaimana penghargaan itu diperoleh. Pastinya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang hanya “diam” seraya mendengarkan orang membicarakan dirinya dengan wajah “sumringah”.

Jalur Independen

Dalam pandangan saya, jalur independen itu hanya untuk ditempuh oleh orang yang populer, punya integrity, bersih dan kaya akan ide. Ini modal mutlak jalur independen bila ingin memenangkan pertarungan. Kalaulah DP memiliki modal dasar itu, bolehlah dia yakin untuk maju lewat jalur perseorangan ini.

Namun, saya tidak melihat sosok seperti itu ada pada dirinya. Sebagai orang yang pernah menjadi bawahan, saya menilai DP amat riskan jika dia mau ” ngotot” maju lewat pintu ini, dengan siapapun dia berpasangan. Kenapa? Ada beberapa yang dapat kita cermati sebagai bahan pertimbangan, pertama, konsep pemerintahan yang ada dipikiran DP, bahwa pemerintahan itu adalah “hak milik” ibarat pemilik perusahaan, CEO sebuah organisasi bisnis yang dikembangkannya sesuai apa yang diinginkannya, kedua, smart city yang ada bukan berkelanjutan.

Kesinambungan digitalisasi sistem dengan mengandalkan aplikasi kini, akan tergerus dengan perkembangan teknologi yang akan meninggalkan sistem lama, padahal smart city itu bukan sekedar pemanfaatan teknologi maju, tetapi adanya perubahan peradaban masyarakat dalam mengelola lingkungan di mana dia berada, perubahan pola hidup yang lebih sistemik untuk melindungi dirinya dan ekosistem, ketiga, podium kampanye anti-korupsi yang di bangun, tidak bersesuaian dengan perilaku pejabat yang diangkatnya dalam jabatan. Merusak sistem yang sudah diatur sedemikian rupa dalam perundangan undang dan turunannya, justru “dikesampingkan” hanya karena orang dekatnya harus masuk dalam sistem yang dia atur sendiri.

Dalam norma politik lewat jaur independen sebagaimana deskripsi kepeminpinan yang dipraktekkannya selama ini, dalam hemat saya, merupakan bentuk ” frustrasi tingkat tinggi” tatkala memantau sikap sejumlah elit partai yang tidak lagi respek kepadanya. Jujur saya katakan, jika saya adalah Danny Pomanto saya tidak akan maju. Cukuplah apa yang telah dikerjakannya selama kepemimpinan nya sebagai sejarah bagi warga Makassar memperbincangkannya.

Apa yang dikemukakan di atas, juga berlaku bagi bakal calon yang ingin maju melalui jalur independen. Mereka yang lolos dan memenangkan melalui jalur ini, adalah yang memiliki kriteria pribadi seperti diuraikan di atas. Mungkin dukungan dana penting, tetapi yang menentukan adalah dirinya sendiri. Dengan tanpa menafikan relawan yang telah berkerja keras, tetap saja kembali kepada komitmen dan kompetensi pribadi seraya doa kepada sang Maha Penentu Segala Sesuatu menjadi kapital besar dalam politik berintegritas yang dimilikinya.

Tiga Pasangan Calon

Dari hasil amatan sederhana saya, dengan dasar bahwa, pertama, Kota Makassar merupakan kota “politik tinggi ” dan canggih dalam cara mendapatkan kekuasaan, maka bakal calon punya banyak pertimbangan.

Terutama “untung rugi” dari finansial yang harus dikeluarkan — bila masih mengacu pada cara “tradisional” selama ini — karena itu menjadi faktor utama sebuah kompetisi dan kontestasi politik saat ini, kedua, jika banyak calon seperti yang terjadi pada 2009, maka ongkos pemilukada bertambah sepertiga kali lipat dari yang dialokasikan selama sekarang ( karena bisa terjadi dua putaran bila tidak memenuhi 30%) dan mempersempit ruang untuk mendapatkan suara terbanyak, ketiga, kalaupun ada yang lolos lewat jalur independen, itu ikut “melengkapi” dari tiga calon itu.

Apakah kemudian kita anggap kekurangan figur yang layak? Jawabannya bukan itu, tetapi semata mata mereka berfikir peluang untuk menang sedikit sekali. Semuanya, terpulang kepada elit partai untuk bener bener menyaring bakal calon yang akan diusungnya. Disatu sisi itu akan “menguntungkan” partai, disisi lain akan menentukan keberlangsungan eksistensi partai jika calon yang diunggulkannya menang.

Kesimpulan

Konklusi yang dapat ditarik benang merahnya dari diskursus ini adalah pertama, parameter keberhasilan suatu cita cita politik bagi partai politik adalah “menang”, kedua, jalur independen adalah pekerjaan dua kali lebih berat daripada melalui partai politik. Karena harus bekerja tiga langkah, kumpulkan e-ktp, kampanye masif, finansial yang lebih mahal (karena hampir pasti tidak punya sponsor yang cukup untuk ikut “nimbrung” membjayai) , ketiga, dengan semakin sedikit calon, rakyat akan lebih selektif menentukan pilihannya. Wallahu ‘alam bisshawab. (/*)


Pos terkait