Dorong Penggunaan ADD Sesuai Aturan, PMPD Latih Bendahara Desa Kelola Aplikasi Siskeudeus

Kegiatan bimtek aplikasi Seskuedeus yang diikuti bendahara desa di Vila Bampuang, Enrekang, Minggu (7/2/2021). (Foto : Zaeni Salloko)

STARNEWS.ID,ENREKANG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Enrekang tak ingin ada masalah pada penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Untuk itu DPMD terus mendorong penggunaan ADD sesuai aturan. Pelbagai upaya ditempuh. Termasuk menggelar Bimtek Siskeudes kepada 112 bendahara desa, Minggu (7/2/2021) pagi, di Aula Villa Bambapuang Enrekang.

Bacaan Lainnya

112 orang bendahara desa tersebut di bimbing dan dilatih kelola aplikasi Siskeudes, tahun 2021. Kadis DPMPD Enrekang, Hj Zubaedah Bando mengatakan tjuan bimtek Siskeudeus ini tak lebih sebagai upaya penggunaan ADD sesuai aturan.

Ia mengatakan, bimtek Sikeudeus ini digelar mulai tanggal 6 Februari hingga tanggal 21 Pebruari 2021 mendatang.

Peserta dibagi dalam empat gelombang. Setiap gelombang masing-masing empat hari dan diikuti 28 peserta. Kegiatan itu menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Para peserta akan diberikan gambaran tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa, melalui aplikasi siskeudes dengan berpedoman pada Permendagri 20 Tahun 2018, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Zubaedah.

“Kedepan, tugas bendahara desa sangat berat. Pesan saya, harus berhati-hati agar tidak melanggar aturan,” harap Zubaedah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Muhammad Sukri menambahkan, proses penginputan APBDesa harus selesai pada bulan Pebruari.

“Target kita adalah bulan Pebruari ini seluruh proses penginputan APBDesa sudah harus selesai,” tegas Muhammad Sukri.

Selama kegiatan, pata peserta akan dibimbing langsung oleh Kepala DPMD dan para pejabat di Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Enrekang.

Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. (***)


Pos terkait