Dua Tahun, Pemkab Enrekang Raih Opini WTP

Dibawah Kepemimpinan Muslimin Bando, Enrekang Meraih Opini WTP dua tahun berturut-turut. (foto zaini/starnews.id)

STARNEWS.ID, ENREKANG – Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali mengukir prestasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah setelah Badan Pemeriksa Meuangan (BPK) RI, memberikan hasil pemeriksaan tentang pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati Enrekang H. Muslimin Bando.

Dimana Enrekang kembali berhasil menyandang predikat opini WTP dua tahun berturut-turut. Pencapaian yang luar biasa ini, baru terjadi saat kepemimpinan H.Muslimin Bando dan Wakil Bupati Asman.

Bacaan Lainnya

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan serta penandatanganan serah terima LHP LKPD 2019 dilakukan Kepala Perwakilan BPK Makassar. Enrekang dinilai antara eksekutif dan legislatif yang saling sinergi, penghargaan dari hasil penilaian BPK memberikan Opini WTP.

“Ini penghargaan WTP dari BPK untuk Kabupaten Enrekang diraih untuk kedua kalinya dimulai sejak tahun 2018 dan tahun 2019, kita bersyukur dengan optimisme tinggi dapat berbuat lebih di tahun mendatang,” kata Muslimin Bando di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi-Selatan yang memberikan penilaian opini WTP membuktikan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah telah melakukan prinsip keterbukaan dan transparansi melalui pendampingan Inspektorat daerah sehingga dapat meminimalkan kesalahan.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan serta penandatanganan serah terima LHP LKPD TA 2019, dilakukan kepala perwakilan BPK Makassar Wahyu Priono menyerahkan 18 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada para pimpinan DPRD dan para Kepala Daerah.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, penyerahan LHP dilakukan secara online melalui aplikasi zoom conference meeting secara serentak kepada 18 pemerintah kabupaten/kota yang dimulai pukul 10.00 WITA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada 18 Pemerintah Daerah tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD adalah :

Kabupaten Maros, LKPD,Kabupaten Sidrap, LKPD Kota Parepare, LKPD Kota Palopo, LKPD Kabupaten Bantaeng, LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, LKPD Kabupaten Pangkep, LKPD Kabupaten Barru, LKPD Kabupaten Pinrang, LKPD Kabupaten Enrekang, LKPD Kabupaten Toraja Utara, LKPD Kabupaten Bone, LKPD Kabupaten Soppeng, LKPD Kabupaten Wajo, LKPD Kabupaten Luwu, LKPD Kabupaten Luwu Utara, dan LKPD Kabupaten Luwu Timur, serta memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Tana Toraja.

Video Converence tersebut juga diikuti Ketua DPRD Enrekang Idris Sadik, Wakil Ketua Zulkarnaen dan seluruh kepala OPD se-Kabupaten Enrekang. (zai/uba)

Terkait