Gelar Bimtek, KPU Selayar Fokus Bahas Pelanggaran Kode Etik dan Sengketa Pemilu

KPU Kepulauan Selayar menggelar Bimtek penanganan pelanggaran kode etik dan sengketa pemilu di Gedung Sanggar PKK di Kelurahan Benteng, Kepulauan Selayar, Jumat (7/8/2020).


STARNEWS.ID, SELAYAR — Tak dipungkiri, pelanggaran kerap terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Hal itulah yang jadi fokus utama Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Selayar, Jumat (7/8/2020).

Bimtek yang berlangsung di Gedung Sanggar PKK, Jln Muh Krg Bonto, Kelurahan Benteng, Kepulauan Selayar itu menghadirkan beberapa pembicara.

Bacaan Lainnya

Di antaranya, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU Provinsi Sulsel, Uppi Hastati, Koordinator Divisi SDM KPU Kepulauan Selayar, Andi Nastuti, juga Koordinator Divisi Hukum KPU Selayar, Mansur Sihadji.

Dihadiri pula, para peserta Bimtek dari jajaran KPU sampai ke tingkat bawah. Pelaksanaan Bimtek tetsebut tetap menerapkan protokol kesehatan guna menghindari Covid – 19.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU Provinsi Sulsel, Uppi Hastati, menyampaikan bahwa potensi dan indikasi pelanggaran administratif, kode etik dan sengketa pemilu menjadi agenda pokok yang mesti diantisipasi secara dini oleh jajaran KPU Selayar. Sekaitan penyelenggaraan Pilkada 2020 Kepulauan Selayar.

Koordinator Divisi SDM, KPU Kepulauan Selayar, Andi Nastuti menyampaikan bahwa potensi pelanggaran pemilu diklasifikasikan dalam enam entry point. Yakni, pelanggaran tindak pidana murni, sengketa dalam proses pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, perselisihan sengketa hasil pemilu dan sengketa hukum lainnya.

”kami berharap agar segala bentuk indikasi pelanggaran dapat diminimalisir secara dini untuk menghindarkan penyelenggara dari sanksi,” tutur Andi Nastuti.

Olehnya itu, jajaran penyelenggara diharapkan dapat berkaca dan belajar dari pengalaman penyelenggaraan pilkada-pilkada sebelumnya. Saat penyelenggara tingkat bawah sampai Kabupaten harus terkena bias sanksi lantaran terindikasi melakukan tindak pelanggaran, katanya lagi.

Sementara Koordinator Divisi Hukum KPU Kepulauan Selayar, Mansur Sihadji menyatakan bahwa untuk kali pertama bimtek tersebut dihelat pasca keputusan penanganan etik di internal KPU Selayar.

Berbeda dengan beberapa waktu sebelumnya, penanganan etik masih menjadi domain Bawaslu dan selanjutnya diteruskan ke meja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selanjutnya, secara kelembagaan, KPU bersama jajaran komisioner Bawaslu mengemban amanah dan tugas mulia.

“Olehnya itu, kehormatan tugas penyelenggara mutlak dijaga, sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2019 yang terakhir dirubah melalui PKPU nomor 3,” jelas Mansur Sihaji.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan Bimtek, PPK diharapkan dapat menyampaikan materi sosialisasi dan monitoring berkala terhadap lembaga adhoc di bawahnya yang dalam hal ini yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Dengan demikian, kehadiran penyelenggara teknis pemilu di pilkada, diharapkan tidak menjadi bagian dari masalah.

Sebab, keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sepenuhnya merupakan domain KPU bersama jajaran penyelenggara di level bawah. (riz/dam).

Terkait