Gugatan Dikabulkan PTUN, Pengacara Sekdes Minta Kades Bontokassi Legowo

Sekdes Bontokassi, Muh Arif Lawa

STARNEWS.ID,GOWA— Langkah hukum yang ditempuh Sekretaris Desa (Sekdes) Bontokassi, kecamatan Parangloe, Gowa, Muh Arif Lawa  membuahkan hasil.

Gugatan Arif terkait keputusan Kepala Desa (Kades) Bontokassi, Haeruddin yang memberhentikannya sebagai sekdes dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Dalam amar putusan yang diumumkan secara daring, Kamis (4/2/2021) PTUN Makassar mengabulkan permohonan penggugat dalam hal ini Sekdes Bontokassi, Muh Arif Lawa secara keseluruhan.

“Memang dari awal kami sudah menduga bahwa keputusan Kades Bontokassi itu tidak prosedural. Melanggar aturan Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta Peraturan Bupati (Perbup) nomor 21 tahun 2016. Dan keputusan PTUN ini menjadi buktinya,” ujar Burhan Kamma Maruasa, selaku kuasa hukum Muh Arif Lawa kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Berdasarkan SK Kades Bontokassi tanggal 3 Januari 2020, Arif dicopot dari jabatan sekdes. Ia lalu dimutasi menjadi Kaur Umum. Kades Bontokassi, Haeruddin kemudian menunjuk Nurdin sebagai sekdes yang baru menggantikan Muh Arif Lawa.

Hanya saja, kata Burhan, oleh kliennya keputusan Kades Bontokassi itu dinilai tidak sesuai mekanisme. Selain tanpa proses penjaringan, SK mutasi yang dikeluarkan kades juga tanpa rekomendasi atau persetujuan Camat Parangloe. Atas dasar itu, Arif lalu menggugat ke PTUN.

Adapun lima poin putusan PTUN yakni pertama mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya. Poin kedua, menyatakan batal keputusan kades nomor 01 tahun 2020 tentang pengangkatan perangkat desa dalam lingkup pemerintahan desa Bontokassi.

Poin tiga mewajibkan tergugat mencabut keputusan kades nomor 01 tahun 2020 tentang pengangkatan perangkat desa dalam linngkup pemerintahan desa Bontokassi. Poin keempat mewajibkan tergugat mengembalikan jabatan penggugat dari jabatan dan keduduka semula sebagai sekdes Bontokassi. Serta poin kelima atau terakhir menghukum tergugat dengan membayar uang perkara senilai Rp737.000.

Burhan pun berharap Kades Bontokassi bisa legawa menerima keputusan PTUN ini. “Hasil uji peradilan tingkat pertama kan telah jelas bahwa keputusan Kades ini melabrak aturan. Jadi legowo lah,” ucap Burhan.

Kepala Dinas Pemberdayaan  Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa, Muh Asrul yang dimintai tanggapan usai menghadiri kegiatan musrenbang tingkat kecamatan Parangloe kemarin mengatakan keputusan PTUN ini wajib dilaksanakan. Kendati kata Asrul pihak tergugat masih bisa menempuh banding.

“Yah keputusan PTUN harus dijalankan. Kalau saja tidak ada upaya banding,” tukasnya.

Kades Bontokassi, Haeruddin tak mau menanggapi jauh keputusan PTUN Makassar itu. “Saya belum bisa menanggapinya kanda,” balas Haeruddin menjawab konfimasi via pesan whatshapp. (rus)


Pos terkait