ICW, Walhi dan Fokal NGO Sulsel Minta KPK Selidiki Dugaan Keterlibatan Nurdin Abdullah di Proyek MNP

Nurdin Abdullah (foto koranpagionline)

STARNEWS.ID, JAKARTA – Setelah Nurdin Abdullah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan (Sulsel), kini muncul sangkaan lain terhadapnya.

Baik Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sudah mengeluarkan keterangan tertulis terkait dugaan keterlibatan Nurdin pada proyek Makassar New Port (MNP).

Bacaan Lainnya

Karena itulah, KPK diminta untuk menelusuri proyek MNP, yang diduga melibatkan Nurdin Abdullah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini jelas disampaikan peneliti ICW, Egi Primayogha, kalau mantan Bupati Bantaeng ini, memanfaatkan kewenangannya untuk mempermudah memberikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada perusahaan penambang pasir, PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.

Kedua perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan Nurdin, dalam Pilgub 2018 lalu. Dimana perusahaan ini, diduga menjadi pemasok kebutuhan proyek infrastruktur MNP.

Ini juga disampaikan Direktur Walhi Sulsel, Al Amin agar KPK juga menyidik dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tambang pasir tersebut. Walhi mencium Nurdin terlibat dalam MNP, dengan mengandeng perusaan PT Banteng Laut Indonesia, dan PT Nugraha Timur Indonesia.

Namun sangkaan ini pernah dibantah, kalau mengistimewakan kedua perusahaan tersebut. Menurut Nurdin, dirinya berkomitmen mempermudah proses administrasi, asal sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

Inilah proyek Makassar New Port (MNP), yang diduga melibatkan Nurdin Abdullah. (foto : inaport4.co.id)

Bahkan jauh sebelum Nurdin diamankan KPK, Forum Komunikasi Lintas (Fokal) NGO Sulsel, sudah melaporkan dugaan indikasi Gubernur Sulsel ini terlibat korupsi pada pembangunan proyek Makassar New Port pada lembaga anti rasuah tersebut.

Koordinator Koordinator Fokal NGO Sulsel, Djusman, A. R. mengatakan, dalam pembangunan proyek strategis MNP yang sementara berjalan saat ini, diduga keras ada indikasi perbuatan melawan hukum, berupa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama-sama dengan aparat pemerintahan Provinsi Sulsel dan kolega keluarganya.

Namun laporan ini belum ditanggapi KPK, hingga akhirnya Nurdin ditangkap pada proyek lain yakni dugaan grafifikasi atau janji pada proyek infrastruktur jalan di Sulsel. (*/dari berbagai sumber)


Pos terkait