IDI Nilai Kebijakan Pj Wali Kota Makassar tidak Ekonomis dan Efisien

Humas IDI Makassar, dokter Wahyudi Muchsin. (foto int)

STARNEWS.ID, MAKASSAR – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, mempertanyakan nilai ekonomis dan efesiensi kebijakan baru Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

Diketahui, Rudy Djamaluddin mengeluarkan instruksi bagi masyarakat yang ingin masuk maupun keluar dari Kota Makassar, harus memiliki Surat Keterangan Bebas Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Mungkin kalau dibilang efektif yah efektif mengurangi covid-19 di Makassar. Namun persoalannya adalah apakah kebijakan tersebut ekonomis dan efesien,” kata Humas IDI Kota Makassar dr Wachyudi Muchsin kepada Starnews.id, Senin (29/6/2020)

Dokter Yudi menjelaskan, karena banyak orang Makassar yang kerjanya di Maros atau di Gowa. Begitu pun sebaliknya banyak yang tinggalnya di Gowa namun, tempat kerjanya di Makassar, pasti akan pulang balik.

Yudi menambahkan niat Pemkot Makassar sudah bagus. “Hanya saja yang perlu dipikirkan bagaimana nilai ekonomis dan efesiensinya. Karena pasti banyak yang berteriak,” ujarnya.

Yudi kembali mengatakan, IDI Makassar mendukung, hanya saja persoalannya adalah bagaimana mekanismenya.

“Keinginan Pemkot sudah bagus, IDI Makassar mendukung, sangat mendukung,” tutur dokter Koboi ini, julukan Yudi.

Hanya saja, menurutnya, yang perlu dimatangkan adalah bagaimana teknisnya, agar menekan mengurangi covid-19 dengan cara tetap ekonomis dan efesien.

“Karena masyarakat saat ini, sudah susah jika tambah susah lagi, justru ada efek lainnya,” paparnya.

Karena tambah Yudi, jika masyarakat diharuskan untuk rapid test, maka setiap tiga hari mereka harus mengeluarkan uang untuk rapid.

“Pasti, apalagi hasil rapid test 25 persen hanya bisa dipakai untuk bentuk rujukan saja, tidak dijadikan diagnosa. Karena, jika hasilnya negatif itu berarti negatif palsu, begitupun jika positif berarti positif palsu, karena untuk mengetahui apakah betul seseorang positif, harus di full up dengan melakukan tes swab,” tuturnya

Seandainya kata dokter Yudi, betul-betul rapid test bisa efektif 100 persen akurasinya, itu bisa.

“Tapi jika tidak, bagaimana. Karena, bisa saja hasilnya pada saat rapid test hasilnya negatif, namun ternyata test swabnya positif, berarti tidak efektif. Itu banyak yang terjadi, jika seperti itu berarti tidak efektif.

Dokter Yudi menjelaskan, rapid test sebenarnya hanya merekam anti bodi.

“Rapid test itu, hanya merekam anti bodi, jadi jika kita umpamanya lagi flu, atau tertusuk paku, atau infeksi pasti hasil rapidnya reaktif, sehingga harus di full up kembali,” jelasnya.

Bagi Yudi, rapid tets bukan penegakan diagnosa, rapid test fungsinya hanya mentracing.

“Berarti, rapid test tidak efesien. Olehnya itu, diperlukan kebijakan yang ekonomis dan efektif.

Yudi menjelaskan, ekonomis berarti masyarakat akan mengeluarkan uang, jika hasilnya efektif tidak jadi masalah.

“Namun, jika memerlukan biaya yang mahal ditambah hasilnya juga tidak efektif berarti itu sama saja buang uang dan buang waktu. Sedangkan yang kedua, bagaimana efesiensi terhadap yang mentracing,” ungkapnya. (nur)

Terkait