Ijtimak Ulama III Bakal Kawal BPN Laporkan Kecurangan Pemilu

Para ulama memberikan keterangan pada pers terkait rekomendasi yang dihasilkan Ijtimak Ulama III. (foto : merdeka)

STARNEWS.ID, BOGOR – Ijtima Ulama III telah selesai digelar. Pertemuan antara para tokoh nasional dengan agama itu menghasilkan lima poin kesepakatan, salah satu poinnya adalah mendesak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk melaporkan kecurangan kepada KPU-Bawaslu.

Ketua pelaksana Ijtima Ulama III Yusuf Martak menyebut akan mengawal BPN dalam proses pelaporan itu. “Jadi atas temuan-temuan itu kita akan mengawal (pelaporan),” kata Yusuf Martak di lokasi Ijtima Ulama, di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).

Bacaan Lainnya

Yusuf membantah gerakan kawal BPN tersebut merupakan gerakan people power yang selama ini kerap diperbincangkan publik. Ia menyebut, hanya mengajak masyarakat untuk bergabung dalam melaporkan kecurangan.

“Jadi mengajak masyarakat itu bukan untuk people power (tapi) mengajak masyarakat mendampingi BPN kita untuk menyampaikan kecurangan-kecurangan yang sudah jadi temuan-temuan,” sambungnya.

“Jadi akan memberikan dukungan ke BPN agar dia tidak terlalu lama membiarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di KPU, begitu,” sambungnya.

Sebelumnya, hasil ijtima menyepakati ada lima poin yang akan ditindaklanjuti. Lima poin tersebut yakni:

  1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.
  • Mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal procedural tentang terjadinya kecurangan dan kejahatan yang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilihan Presiden 2019.
  • Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi paslon capres cawapres 01.
  • Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal constitutional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.
  • Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar ma’ruf dan nahi mungkar konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat. (star1)

Pos terkait