Investor Keluhkan Ketidakpastian Hukum di Sulsel

Rudy Syamsuddin, Tokoh Ekonomi Nasional. (foto ist)

STARNEWS.ID, MAKASSAR – Salah seorang tokoh Ekonomi Nasional, Rudy Syamsuddin menyatakan, ketidakpastian hukum di bidang pertanahan menjadi preseden buruk bagi masuknya penanam modal (investor) dalam dan luar negeri saat ini maupun di masa mendatang ke Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sulsel jangan pernah berharap banyak bahwa investor dalam negeri, apalagi pemodal dari luar negeri (PMA) masuk ke provinsi ini kalau kasus pemberangusan (pembatalan) sertifikat tanah hak milik maupun hak guna bangunan bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang merasa diri kuat (power full).  

Bacaan Lainnya

Hal itu dikemukakan Rudy Syamsuddin yang juga Direktur Utama dan pemilik (owner) industri pabrik seng PT Sermani Steel kepada pers di Makassar, Kamis,  menanggapi kasus tanah bersertifikat hak guna bangunan disertai surat ukur yang di atasnya ada unit Ruko di Pasar Segar jalan Pengayoman Makassar, milik Armandsyah Arifuddin (AA) yang status aset tersebut sudah diumumkan akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Pertanahan membatalkan sertifikatnya dan AA dijadikan tersangka, sedangkan awalnya AA merasa tidak bersengketa dengan siapapun. 

Dilansir dari Phinisinews.com. Menurut dia, dalam kasus ini negara harus hadir untuk memberikan kenyamanan usaha bagi investor, sebab bila kasus ini tidak ditangani secara profesional dan bersih, maka ini adalah preseden buruk bagi keberlangsungan penanaman modal di Sulsel. 

Sebagai pengusaha, Rudy prihatin sebab sertifikat tanah dan surat ukur  sudah dipegang oleh Armandsyah Arifuddin sejak tahun 2012 dan saat transaksi pembelian melibatkan Badan Pertanahan untuk keabsahan lahan,  melibatkan Bank BNI sebagai pemberi kredit pembelian serta Bank Danamon sebagai pemegang hak agunan serta notaris (PPAT) dan Badan Pertanahan. 

Artinya, institusi terkait yakni Badan Pertanahan, Bank BNI dan Bank Danamon serta Notaris (PPAT) secara hukum telah meneliti dan melakukan “cross check” keabsahan, barulah kemudian transaksi jual beli dengan pihak ketiga dilakukan dan sertifikatnya sah, namun kenyataan delapan tahun kemudian sertifikat itu dapat diberangus (dibatalkan), kemudian masuk dalam aset yang akan dilelang. 

Keadaan tersebut menjadi ironi dan lembaran hitam kasus tanah di Makassar, umumnya di Provinsi Sulsel dan akan sangat berdampak negatif terhadap minat penanam modal masuk Sulsel, ujarnya.  

Menurut, Armandsyah awalnya pihaknya tidak bertikai dengan siapapun. Transaksi jual beli lahan dilakukan dengan pemilik H. Muh. Fathir Sarif yang melibatkan Bank BNI (sebagai pemberi kredit pembelian kepada Armandsyah), Bank Danamon (untuk melakukan penebusan hak tanggungan milik Fathir Sarif yang saat itu berada dalam penguasaan Bank Danamon), Notaris (PPAT) dan pihak Badan Pertanahan. 

“Yang ada kaitan hukum akibat utang piutang adalah Muh Fathir Sarif dengan Mantan Menteri AS dan akhirnya melebar menyentuh saya sebagai pembeli aset dari Fathir Sarif,” ujar Armandsyah. 

Sebagai pemilik lahan dan bangunan di Kompleks Ruko Mira (Pasar Segar) di Jalan Pengayoman, Kota Makassar itu, kami terus melakukan perlawanan hukum untuk mempertahankan aset kami, antara lain karena aset itu akan dilelang maka kami bersurat meminta perlindungan hukum kepada Kementerian Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Kapolri dan Kapolda Sulsel, serta Surat Pengaduan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional,  Kuasa Hukum Armandsyah, Sinar Mappanganro mengatakan, kliennya pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21221, Kelurahan Pandang, Surat Ukur No. 02108 tanggal 21 April 2009 harus mempertahankan haknya dari gugatan mantan menteri yang mengaku memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut dengan dasar pengakuan utang dari pemilik sebelumnya yakni Muh Fatir Sarif. 

“Jadi, tidak mungkinlah klien kami membeli tanah dan bangunan tersebut yang bernilai miliaran rupiah jika tidak ada jaminan hukum. Bahwa aset tersebut tidak bermasalah,” ujarnya. 

Berdasarkan itu, pihak yang membawa surat kuasa penebusan dapat mengambil objek yang berada dalam Hak Tanggungan Bank Danamon, termaksud jaminan Pembebasan dalam bentuk Roya. “Adanya jaminan dari Bank Danamon tersebut, klien kami melakukan proses Penebusan Objek Hak Tanggungan melalui Jual Beli dihadapan Niny Savitry, SH, selaku PPAT yang dituangkan dalam Akta Jual Beli yang ditindaklanjuti dengan pengecekan objek jual beli di kantor Badan Pertanahan Kota Makassar yang distempel (cap),” ucapnya. 

Artinya, objek bangunan dan tanah tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan Kota Makassar. Pengecekan dilakukan tanggal 25 April 2012 dengan No. 1722 dan No. 1723. Kemudian dilakukan proses balik nama dari H. Muh. Fathir Sarif ke  Armandyah Arifuddin. 

“Setelah itu, klien kami melakukan pengajuan kredit ke BNI sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : MKK/2012 – 422 dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21221/Kel. Pandang, Surat Ukur No. 02108 tanggal 21 April 2009 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21220/Kel. Pandang, Surat Ukur No. 02107 tanggal 21 April yang masing-masing atas nama Armandsyah Arifuddin. (*/)

Terkait