Kawasan Tanpa Rokok Butuh Komitmen Semua Elemen

STARNEWS.ID, JAKARTA – Implementasi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pelarangan Iklan, Promosi, Sponsor Rokok dinilai tidak akan berhasil tanpa komitmen Pemerintah Pusat, Pemda dan dukungan semua elemen masyarakat. Di tingkat pusat, Presiden telah menetapkan Perpres tentang RPJMN 2020-2024 yang secara tegas melarang iklan dan promosi rokok. Di tingkat daerah, sejumlah pimpinan daerah sudah membuat aturan tentang KTR dan pelarangan iklan rokok. Namun tanpa komitmen tegas pimpinan daerah menegakkan aturan dan tanpa dukungan semua elemen masyarakat, regulasi hanya menjadi macan kertas, dan gagal menjalankan fungsinya untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari dampak rokok.

Demikianlah benang merah yang terangkum dari kegiatan  Workshop bertema “Memperkuat Komitmen Kabupaten/Kota untuk melindungi Anak dari Asap dan Paparan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dalam rangka Mewujudkan Kota Layak Anak”, yang diselenggarakan Lentera Anak dan Yayasan Pusaka Indonesia, selama dua hari, 14-15 Juli 2020, melalui aplikasi daring.

Bacaan Lainnya

Lenny N Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, menegaskan aturan pengendalian rokok sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. “Dalam arah kebijakan dan strategi tentang pemenuhan layanan dasar Presiden mendorong pelarangan total iklan dan promosi rokok,” tegas Lenny. Kementerian PPPA memiliki Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan menetapkan kewajiban pemenuhan indikator 17, klaster III KLA tentang ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok.

Dari catatan KPPPA, hingga tahun 2019 baru sebanyak 266 kota/kabupaten (52%) yang memiliki kebijakan KTR dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dan ada sebanyak 337 kota/kabupaten yang sudah mencantumkan pasal sanksi dalam peraturan KTR. Sedangkan dari sisi pelarangan iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok, menurut catatan Lentera Anak, hingga Mei 2020 baru ada 16 kota/kabupaten yang telah melarang IPS rokok melalui berbagai peraturan.

Namun sejumlah panelis dan narasumber Workshop sepakat, bahwa implementasi regulasi KTR dan pelarangan IPS rokok tidak akan efektif sepanjang tidak ada komitmen pimpinan daerah dan pelibatan semua pihak terkait. (lenteraanak/uba)

Pos terkait