Kenapa Pikada tak Ditunda?

Penulis : Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA

PILKADA di 270 daerah diputus tak ditunda tahun muka. Juni ini tahapan yang terhenti gara-gara korona dilanjutkan kembali, walaupun akhir pandemi belum pasti. Rabu, 9 Desember 2020 hari nyoblosnya.

Bacaan Lainnya

Pilkada itu sebetulnya soal ritual demokrasi biasa. Digelar secara berkala.
Bila ada bencana lazim ditunda. Kalau tidak, bisa merepotkan panitia penyelenggara.

Bisa pula menyusahkan peserta yang akan berlaga, kecuali petahana. Dan yang paling berbahaya bisa membuat pemilih tak bersemangat ke bilik suara.

Sebenarnya dengan menunda pilkada kita tidak hanya menyelamatkan tergradasinya kualitas pilkada, tapi juga bisa memperbaiki kelemahan sistem dan segenap prosesnya.

DPR bersama DPD dan pemerintah di masa penundaan bisa menambal bolong-bolong pilkada mulai dari pendaftaran pemilih sampai ke penghitungan suara.

Termasuk juga mengatasi perkara pecah kongsi KDH dan wakilnya, serta politik kekerabatan yang menguatkan oligarki dan menyuburkan korupsi KDH.

Tapi kok pilkada tetap diputar juga?
Apakah dalam waktu dekat akan ada kiamat di jagad raya?

Berbagai tanya membuncah di kepala kita.
Jawabnya tidak perlu ditanya kepada rumput yang bergoyang.

Tapi bisa didalami dengan pendekatan politik-ekonomi. Covid 19 yang berdampak luas pada mata pencarian masyarakat dan bisnis konglomerat perlu diminyaki dengan pitih pilkada supaya bisa menghela roda ekonomi yang nyaris terhenti.

Penguasa daerah pun happy, karena legitimasi kekuasaannya bisa diperbarui dengan mudah sekali. (*/)

Tentang Penulis

Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (lahir di Padang, Sumatra Barat, 21 Desember 1954; umur 65 tahun) adalah seorang pengajar, birokrat dan pakar otonomi daerah Indonesia. Ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdagri) sejak tahun 2010, era SBY.

Terkait