Kerja Keras Bawaslu Nunukan demi Wujudkan Pilkada Sehat dan Aman

Jajaran Petugas Bawaslu Nunukan. (ist)

STARNEWS.ID, NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan mesti kerja ekstra. Demi maksimalkan 14 hari masa verifikasi aktual Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menjalankan tugas di tengah Covid-19 yang masih mewabah, Bawaslu Nunukan mesti mematuhi protokol kesehatan. Termasuk dalam memaksimalkan fungsi mengawasi tahapan pelaksanaan Pilkada yang ditetapkan pada 9 Desember 2020.

Saat ini, berdasarkan penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang masa verifikasi faktual calon perseorangan terus di jalankan.

Adapun waktu verifikasi tersebut berlaku selama 14 hari yang dimulai sejak 24 Juni 2020. Pelaksanaannya dilakukan secara door to door (mendatangi setiap rumah warga) oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kecamatan di Nunukan.

“Saat ini, petugas PPS dengan pengawasan penuh bawaslu sesuai tugasnya sedang berjalan melakukan verifikasi aktual calon perseorangan, verifikasi tersebut tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah saat ini sesuai laporan sudah berjalan empat hari, dengan masa waktu sesuai ketentuan 14 hari. Artinya kita masi punya 10 hari untuk menyelesaikan masa verfak,” Ujar Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga, Hariadi, Kamis, (2/7/2020).

Selain itu, tahapan tersebut tidak menemui kendala apapun. Hal itu berkat kerja sama dan sinergi yang kuat antara KPU, Pemkab Nunukan, TNI-Polri dan Steckholder yang berkepentingan.

Meski begitu, Bawaslu Nunukan terus bekerja secara maksimal dan perlu kehati-hatian demi terciptanya pilkada yang sehat dan aman.

“Kendala mungkin sejauh ini alhamdulillah tidak ada. Jika ada kendala, Bawaslu serta jajaran petugas akan mengatasi agar tidak berdampak buruk untuk pelaksanaan pemilukada nanti. Petugas yang melakukan Verfak (verifikasi faktual) akan terus kita awasi,” tambahnya.

Terkait syarat dukungan, Hariadi pun menerangkan, jika data atau identititas masyarakat yang dilakukan verfak ternyata tidak bisa ditemui dikediamannya, ataupun masyarakat yang bersangkutan berada di luar daerah, maka petugas berhak melaporkan ke tingkatan PPK kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten untuk dilakukan penindakan secara administrasi.

“Temuan seperti itu tidak fatal. Hanya saja, mungkin ada kebijakan KPU terhadap calon untuk kembali memenuhi syarat dukungan yang berkurang,” pungkasnya. (arm/dam)

Terkait