KPAI : Evaluasi Aturan Sekolah yang Diskriminatif dan Berpotensi Melanggar HAM

Suasana belajar tatap muka SMK 2 Padang. (foto web smk2 padang)

STARNEWS.ID, PADANG – Sejumlah siswa nonmuslim di Padang, Sumatera Barat, dalam wawancaranya dengan salah satu media nasional, berharap bisa bebas ke sekolah tanpa mengenakan jilbab. Secara pribadi, mereka tidak ingin berjilbab tetapi enggan untuk menolak aturan sekolah. Dinas Pendidikan Sumbar menyatakan akan segera mengirim surat edaran ke sekolah agar merevisi aturan yang berpotensi diskriminatif terhadap siswa nonmuslim.

Ada beberapa siswi nonmuslim yang diwawancarai oleh media nasional tersebut, , tidak hanya dari SMKN 2 Kota Padang, tetapi ada siswi SMKN 3 Kota Padang, SMKN 12 Padang, SMAN 16 dan SMAN 18 Kota Padang. Mereka mengaku telah menggunakan seragam jilbab ini sejak duduk di jenjang SD dan SMP, meskipun mereka bukan beragama Islam. Bahkan ada yang jujur mengatakan, “Saya akan melepaskan jilbab saya jika diberi kesempatan,” ujar salah sati siswi non muslim.

Bacaan Lainnya

Karena berjilbab, para siswi nonmuslim tersebut kerap mengalami salah sangka kalau mereka muslim dari orang sekitar, termasuk para gurunya. Salah satunya menceritakan bahwa dirinya sering ditegur guru karena tidak ikut shalat berjemaah di sekolah. Orangtuanya sampai meminta kepada sekolah agar saat pengambilan foto untuk ijazah, anaknya tidak menggunakan jilbab.

KPAI mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri yang akan mengkaji ulang aturan yang berdiskriminatif. Kadisdik Sumbar mengatakan, atas munculnya kasus di SMK 2 Padang, dinas dalam waktu dekat mengirimkan surat edaran kepada kepala sekolah SMA/SMK, yang dikelola provinsi. Melalui surat edaran itu, dinas meminta sekolah untuk mengkaji ulang aturan-aturan yang berpontensi memunculkan intoleransi. Sementara untuk SD dan SMP yang dikelola kabupaten/kota, Adib akan berkoordinasi dengan kepala disdik kabupaten/kota terkait aturan ini.

Praktik Intoleransi di Sekolah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap kasus SMKN 2 Kota Padang menjadi pintu masuk bagi pembenahan dan evaluasi berbagai aturan di sekolah dan di daerah yang diskriminatif dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau hak-hak anak sebagai diatur dalam UU Perlindungan Anak. Apalagi banyak survey dan penelitian yang memberikan fakta lapangan bahwa terjadi praktik-praktik intoleransi di sekolah di berbagai daerah di Indonesia.

Berbagai penilitian terkait ada atau tidaknya praktik intoleransi di sekolah dilakukan oleh beberapa lembaga, diantaranya adalah Setara Institute dan Wahid Institute. Menurut hasil penelitian dari Wahid Institute, sebagian guru, termasuk kepala sekolah, cenderung lebih memprioritaskan kegiatan ataupun nilai-nilai agama mayoritas saja. Selain itu, sebagian guru juga dinilai tidak dapat membedakan antara keyakinan pribadinya dengan nilai dasar toleransi yang seharusnya ia ajarkan ke muridnya.

Hal ini salah satunya terjadi di Bali pada tahun 2014. Pada saat itu terjadi kasus pelarangan penggunaan jilbab di beberapa sekolah seperti SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar. Selain itu Juni 2019 lalu, surat edaran di Sekolah Dasar Negeri 3 Karang Tengah, Gunung Kidul, Yogyakarta, menimbulkan kontroversi karena mewajibkan siswanya mengenakan seragam Muslim.

Intoleransi juga sempat terjadi di SMAN 8 Yogyakarta karena kepala sekolahnya mewajibkan siswanya untuk mengikuti kemah di Hari Paskah. Protes yang dilakukan sebelumnya oleh guru agama Katolik dan Kristen tidak ditanggapi oleh kepala sekolah yang pada akhirnya mengubah tanggal perkemahan setelah ada desakan dari pihak luar.

Pada awal tahun 2020, seorang siswa aktivis Kerohanian Islam (Rohis) SMA 1 Gemolong, Sragen, merundung siswi lainnya karena tidak berjilbab. Kasus tersebut kemudian viral dan menarik begitu banyak perhatian. Pada akhirnya siswi yang dirundung pindah sekolah ke kota lain, karena ia merasa tidak aman dan nyaman dengan cara temannya yang terlalu jauh memasuki privasi dirinya. Kasus itu memprihatinkan, apalagi terjadi di sekolah negeri. Sekolah semestinya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak. Potensi intelektual dan spiritual (keagamaan) diasah sedemikian rupa hingga kelak menjadi bekal bagi dirinya untuk hidup di masa depan. Nyatanya, sekolah terkadang menjadi tempat yang tidak ramah bagi siswa yang berbeda.

Dari berbagai kasus intoleransi dan diskriminasi yang terjadi di sekolah, maka “KPAI mendorong pengarusutamaan nilai-nilai kebhinekaan di sekolah-sekolah negeri. Sekolah harus menajadi tempat strategis membangun kesadaran kebhinekaan dan toleransi. Upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru-guru, termasuk pejabat di dinas pendidikan atau kementerian pendidikan,” ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan.

Retno menambahkan bahwa,” harus ada partisipasi orang tua murid untuk memastikan agar anak-anak mereka tidak mengalami diskriminasi atau mengambil jalan pemahaman intoleran. Mereka bisa melaporkan kasus-kasus diskriminasi kepada lembaga pengawas ekstrenal seperti Ombudsman atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu ini. Bisa pula memaksimalkan peran forum guru. Forum guru bisa menjadi tempat di mana mereka bisa bersama-sama mencari solusi membangun nilai-nilai toleransi.” (*/uba)


Pos terkait