Manfaatkan Teknologi, Dilan Bakal Kedepankan Pelayanan yang Transparan

STARNEWS.ID, MAKASSAR — Sejatinya, birokrasi ada untuk melayani. Demikian diungkapkan Deng Ical di hadapan para warga di Manggala, Jumat (16/10/2020).

Momen di Manggala tersebut juga serangkaian agenda kampanye calon wali Kota Makassar nomor urut 3 yang bernama lemgkap DR Syamsu Rizal MI giliran berkampanye di zona 3. Yakni meliputi Kecamatan Panakkukang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea.

Bacaan Lainnya

Deng Ical menjelaskan, dirinya ingin manjadi orang nomor satu di pemerintahan Makassar untuk melakukan reformasi birokrasi. Maksud dia dalam hal ini, membangun birokrasi yang melayani. Bukan yang merasa lebih bos dari masyarakat.

“Sejatinya, birokrasi itu ada untuk melayani. Sayangnya, pola pikir ASN ini masih cenderung menganggap diri lebih bos dari masyarakat. Ini yang penting untuk diubah ke depan,” ungkapnya.

Ia pun berharap, melalui program reformasi birokrasi, maka pelayanan masyarakat lebih optimal. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melayani lebih sombere. Lebih ramah dan cepat melayani.

“Guna menyesuaikan dengan tantangan pelayanan saat ini, kami akan membentuk birokrasi DILAN, yakni digital melayani. Pelayanan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi,” jelasnya.

Peraih doctor kebijakan publik itu menegaskan, pemerintah harus dikembalikan semangatnya pada melayani. Bukan bos. Apalagi yang bayar gaji ASN ini adalah rakyat.
“Karena itu, tidak boleh karena namanya pemerintah sehingga pallaki parentah (jagonya memerintah). Tapi justru harus menjadi pelayan masyarakat agar bisa lebih produktif,” tegasnya.

Deng Ical juga singgung terkait program penanganan banjir. Selama ini, kata dia, ada masalah yang cenderung tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Khususya di daerah Manggala, Antang. Yakni, saat musim hujan terjadi banjir dan saat kemarau kesulitan hadir.

“Ini juga menjadi masalah prioritas yang akan kami tangani Bersama dengan Dokter Fadli Ananda,” terangnya.

Program prioritas atau 100 pertama adalah penyatuan data. Program ini juga menjadi sangat penting karena menjadi basis pengambilan kebijakan. “Ini supaya tidak ada lagi yang berhak dapat BLT tidak dapat, sebaliknya yang dapat justru tidak bersyarat. Nah ini ujung tombaknya di RT/RW sehingga RT/RW juga nantinya akan kita fasilitasi,” kuncinya. (*/dam)

Terkait