Mendagri Himbau Masyarakat Lapor ASN, TNI dan Polri yang Tidak Netral

  • Whatsapp
Mendagri Tjahyo Kumolo ingatkan para ASN supaya netral dalam Pilpres 2019. (foto : setkab.go.id)

STARNEWS.ID, JAKARTA – Adanya kasus yang ditemukan para birokrat yang diduga tidak netral dalam Pilpres 2019, membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo buka suara. Menurutnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri merupakan kunci sukses pemilihan umum (pemilu) 2019.

Tjahjo juga meminta pada ASN, TNI, dan Polri untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tahapan pemilu yang sudah diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Netralitas TNI, Polri dan ASN [jadi] kunci sukses Pileg dan Pilpres adalah konsistensinya melaksanakan setiap tahapan-tahapan pemilu sebagaimana yang telah dirumuskan oleh PKPU yang ada,” ujarnya usai menjadi narasumber di acara Rakor Kadiv Propam Polri dan Rakortek POM TNI-Polri se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Seperti dilansir dari tirto,com kalau dirinya juga menjamin bahwa ASN, TNI dan Polri tetap menjaga netralitasnya selama pemilihan umum 2019. Tjahjo pun meminta kepada publik untuk memberitahu bila ketiga lembaga tersebut ada yang tidak netral.

“Mohon dari teman-teman pers untuk terus memberikan masukan kepada KPU [Komisi Pemilihan Umum] khususnya kepada pemerintah, kepada TNI, Polri kalau tidak ada netralitas,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh ada yang berpolitik atau berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Ia pun meminta agar tentara tetap profesional dalam menyikapi pemilu sampai tanggal 17 April 2019 nanti.

“Tentara kan tidak ada yang berpolitik, jadi ya harus profesional, harus dijaga itu [netralitas], tidak ke sana-ke sini [berpihak]. Jadi TNI itu harus netral, itu titik,” ujarnya usai acara “Kembali Ke Jati Diri TNI di Gedung A.H Nasution”, Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019)

Ryamizard juga meminta kepada TNI, pihak keamanan dan juga penyelenggara pemilu untuk turut mengamankan pemilihan calon presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).

“Yang jelas tentara itu pengamanan Negara. Kalau ada [pelanggaran] yang bersangkutan dengan Bawaslu, ya Bawaslu, kalau ada yang menyangkut kriminal, ya polisi. Kalau sudah keributan massa ya tentara lah,” ucapnya. (star1/int)

Pos terkait