Menilai Kualitas Pendidikan di Kota Makassar

Ilustrasi (viva.go.id)

MERUJUK pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Aturan tersebut diperkuat oleh UUD 45 Pada BAB XIII pada Pasal 31 dalam ayat 1 yang berbunyi: tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; ayat 2: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ayat 3: pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; ayat 4: negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan ayat 5: pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bacaan Lainnya

Beleid ini kemudian membentuk 8 Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang  Standar  Pendidikan Nasional. Lingkup Standar Nasional Pendidikan ini meliputi:

Standar Isi;
Standar Proses;
Standar Kompetensi lulusan;
Standar Pendidikan dan tenaga kependidikan;
Standar Sarana dan prasarana;
Standar Pengelolaan;
Standar Pembiayaan; dan
Standar Penilaian Pendidikan.

Perbandingan anggaran pendidikan di kabupaten/kota di Sulsel

Jika kita perhatikan data di atas, Anggaran Pendidikan Kota Makassar masih jauh dari amanat konstitusi tadi. Aggaran Pendidikan kita baru sebesar 9% setelah di tambahkan dengan APBN baru mencapai 21%. Sementara daerah lain di Sulawesi Selatan sudah jauh lebih tinggi. Artinya, pemerintahan sebelumnya tidak memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan anggara yang akan berdampak pada kualitas pendidikan di Kota Makassar. Jadi sangat tidak bijak jika diasumsikan bahwa di era kepemimpinan Pj Walikota Iqbal mengalami penurunan. Perlu diingat bahwa Iqbal menduduki kursi Pj ini baru sekitar 10 bulan, dan nanti pada APBD 2020, Anggaran Pendidikan ini di”pandu” oleh Pj Walikota. Kalaulah Rahman Bando mengeluhkan bahwa dana untuk perbaikan sekolah relatif kecil, hanya Rp 8 Milyar dari usulan semasa dia menjadi Plt tahun 2019 kemarin sebesar Rp 38 Milyar, kemudian oleh Plt Kadis sesudahnya, Azis Hasan melakukan perubahan, bahkan terjadi dobel inputan, ini sebuah kejadian rada aneh, sebab seharusnya tidak terjadi, karena telah melewati asistensi oleh Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan. Oleh sebab itu, sesuai arahan Pj Walikota, bahwa kita akan melakukan langkah langkah strategis sebagai berikut

  1. Bahwa kita berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut di atas,
  2. Bahwa peningkatan Anggaran Pendidikan Tahunan Anggaran Berikutnya, paling tidak di Perubahan. 2020, akan kita dorong untuk bisa mencapai 10-11%, meskipun ini belum bisa dikatakan ideal sebagaimana di atur dalam undang undang sebesar 20%, namun paling tidak sudah ada komitmen untuk fokus ke pendidikan. Ini sejalan dengan kebijakan Presiden untuk menerapkan pemberdayaan Manusia Unggul lima tahun ke depan
  3. Persoalan plt kepala sekolah, maupun pengisian kepala sekolah yang kosong akibat pensiunnya beberapa kepala sekolah untuk segera diisi setelah mendapat persetujuan pusat. Pengisian ini melalui beberapa tahapan dan mengacu pada sertifikasi cakep yang dimiliki guru.
  4. Demikian halnya sekolah hasil re-grouping ada 49 Sekolah SD ditutup dan SMP bertmabah menjadi 55, menjadi perhatian serius untuk segera kita benahi
  5. Patut di syukuri bahwa kita sudah mampu mengatasi secara bertahap kekurangan guru. Kalau pada tahun 2019 masih terdapat kekurangan guru sebanyak 1400, saat ini di angka 900 artinya, ada penambahan guru sebanyak 500, dari hasil rekruitmen 2019 lalu yang telah melalui seleksi pada 2018, juga dari adanya perpindahan guru dari luar daerah ke Kota Makassar. (/*)

Pos terkait