Nurdin Harap Jelang Pilkada, Sulsel Menuju Zona Hijau Covid-19

Bersama dengan Mendagri, Nurdin laporkan kondisi Sulsel jelang pelaksanaan Pilkada Serentak. (foto humassulsel)

STARNEWS.ID, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, hadir memberikan arahan dalam Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Selatan, Rabu, 8 Juli 2020.

Sebelum menyampaikan arahan, Gubernur Sulsel, menyampaikan kondisi tahapan persiapan Pilkada di Sulsel di tengah Pandemi.

Bacaan Lainnya

Ia melaporkan bahwa hadir 12 bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan Pilkada, minus Kabupaten Selayar. Sebab, akses transportasi dari kapal feri terbatas dan juga pesawat berhenti beroperasi.

“Tentu saya kira tadi Ketua KPU sudah menyampaikan dari 12 bupati/wali kota yang hadir ini, dan saya kira soal anggaran juga alhamdulillah kita tidak ada masalah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membackup KPU dari awal, termasuk penyiapan APD, rapid test. Untuk kesiapan logistik Insyaallah, semua sudah kita bareng-bareng laksanakan,” kata Nurdin Abdullah.

Ia juga melaporkan, 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada ada enam yang masih masuk zona merah. Sehingga, pada 5 Juli lalu ia mengumpulkan seluruh bupati/wali kota.

“Kami menyatukan langkah kita, menyatukan pandangan kita terhadap bagaimana memutus rantai penularan ini sampai pada penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020,” ujarnya.

Di Sulsel juga dibuat sebuah gerakan bersama, melakukan koordinasi dalam rangka menjaga wilayah masing-masing. Di hadapan Tito, Ia menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat masih enggan menggunakan masker. Oleh karena itu, dengan gerakan bersama menggunakan masker yang dicanangkan, diharapkan menumbuhkan budaya penggunaan masker dalam kehidupan masyarakat, selama vaksin dan obat belum ditemukan.

“Alhamdulillah kemarin, termasuk Kota Makassar juga sementara mensosialisasikan Perwali tentang bagaimana kita menjaga masyarakat kita,” ungkapnya.

Makassar, kata Nurdin Abdullah, adalah episentrum penularan. Jika Covid-19 Makassar bisa selesai, maka 80 persen persoalan Covid-19 di Sulsel ini bisa terselesaikan.

“Tentu ini bukan PSBB, tapi ini pembatasan, jadi masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia melaporkan bahwa memang ada keresahan di masyarakat ketika pemerintah membuat aturan pembatasan, terutama surat keterangan bebas COVID-19. Sehingga sejak Senin, 6 Juli, pemerintah mulai membuka gerai-gerai untuk rapid test gratis.

Nurdin Abdullah sangat berharap, Pilkada 9 Desember 2020 ini diharapkan bisa terselenggara dengan baik, dengan harapan dari tahapan ke tahapan betul-betul protokol kesehatan ketat dilakukan.

“Paling minimal ada gerakan untuk bagaimana mensosialisasikan budaya menggunakan masker, mengantongi hand sanitizer, dan kita menghindari kerumunan-kerumunan yang agak banyak,” harapnya.

Sejauh ini, bersama Forkopimda provinsi maupun kabupate/kota, kondisi Sulawesi Selatan masih sangat kondusif. Namun memang gejala pengambil paksa jenazah ini masih terjadi, tetapi bisa digagalkan oleh aparat keamanan.

Yang terakhir, Gubernur sangat berharap bahwa Sulawesi Selatan ini bisa menyelenggarakan Pilkada dengan aman dan damai.

“Karena kami baru saja mendapat hasil-hasil daripada pemetaan 12 kabupaten/kota. Perlu kami laporkan kepada menteri, memang masih ada dua kabupaten/kota yang masih ketegori tinggi, ada sembilan yang sedang, dan satu hijau. Kita berharap sampai penyelenggaraan Pilkada ini semuanya bisa hijau, minimal kategori sedang,” pungkasnya. (humassulsel/uba)

Terkait