Pandemi Korona Belum Berlalu, Masyarakat Kian Diberatkan dengan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (ist)

STARNEWS.ID, POLMAN — Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi dinaikkan. Terhitung mulai Rabu (1/7/2020).

Kenaikan iuran oleh pemerintahan yang saat ini dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bagi sebagian masyarakat sangat memberatkan. Termasuk di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar).

Salah seorang karyawan swasta di Polman, Rahman pun turut mengeluhkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terlebih di tengah pandemi virus korona yang entah kapan akan berlalu.

“Dengan naiknya iuran BPJS ini, masyarakat pasti kaget, di mana sekarang ini juga kita terkena dari dampak virus korona. Iuran sebelumnya saja masyarakat sudah banyak yang menunggak, apalagi dinaikkan lagi,” keluh Rahman.

Keluhan Rahman tersebut hampir senada dengan yang diungkapkan Panji. Sehari-hari bekerja sebagai kurir, ia mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan semakin menambah berat beban ekonomi yang mesti ia tanggung.

“Ini sangatlah memberatkan bagi kami masyarakat kecil. Tapi kami harus bayar, karena kami tidak bisa masuk rumah sakit kalau tidak bayar BPJS,” ungkapnya.

Terpisah, seorangpenarik becak motor (bentor) yang juga peserta BPJS Kesehatan, Amir mengaku sangat terkejut dengan kenaikan iuran tersebut.

“Kami mau bayar pakai apa lagi kalau iurannya (BPJS Kesehatan) dinaikkan. Sedangkan pendapat kami berkurang dikarenakan adanya virus korona. Mana ditambah lagi biaya untuk anak sekolah yang masuk ajaran baru,” akunya.

Diketahui, kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu berlaku setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam aturan tersebut mulai 1 Juli 2020, iuran peserta kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu, sedangkan kelas II naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu.

Namun khusus kelas III, peserta hanya akan membayar sebesar Rp 25.500, sementara sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibiayai oleh pemerintah pada tahun ini. (lim/dam)

Terkait