PBM Luring Diusulkan, Sekretaris Disdik Makassar Sebut Mesti Mengacu Instruksi Mendikbud

Kepala SMP Negeri 27 Makassar, Nurdin

STARNEWS.ID, MAKASSAR — Kepala SMP Negeri 27 Makassar, Nurdin mengusulkan proses belajar mengajar (PBM) tatap muka terbatas di sekolah. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Menurut Nurdin, jumlah siswa yang tak memiliki smartphone bisa mencapai 10 orang. “Karena kita melihat dari absensi, hanya 60-70 persen yang mengikuti daring (dalam jaringan). Selebihnya itu kita bisa membuka kelas afirmasi yang tidak ada sama sekali HP Android,” ujarnya, Selasa (8/9/2020).

Bacaan Lainnya

“Apa bedanya dengan masjid, sekarang bisa berjemaah dengan jarak. Ya, di sekolah juga. Yang penting terlayani. Ini anak tidak ada yang terlayani. imbuh Nurdin.

Ia pun memaparkan, tidak semua mata pelajaran mudah diajarkan secara online ataupun dalam jaringan (daring). Yakni, matematika.

Karena itulah sehingga Nurdin mengusulkan PBM tatap muka atau luar jaringan (luring) segera kembali dilakukan. Terutama bagi yang tidak punya smartphone. “Tapi tetap berpedoman kepada protokol kesehatan,” katanya.

Jadi saat memasuki new normal, lanjut Nurdin, pihaknya mengaku banyak alternatif yang ditawarkan dengan kesepakatan bersama orang tua siswa.

Sekretaris Disdik Makassar, Amalia Malik
Sekretaris Disdik Makassar, Amalia Malik

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, Amalia Malik mengatakan, pihaknya mesti mengacu instruksi pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

“Bahwa kita diperbolehkan melakukan proses belajar mengajar tatap muka kalau sudah zona hijau atau zona kuning. Itupun juga perlu mengajukan persetujuan pemerintah setempat dalam hal ini juga gugus tugas dan ada persetujuan orang tua siswa,” ungkapnya.

Memang, ada penyampaian dalam pemberitaan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang menyatakan pembelajaran tatap muka yang paling mengetahui adalah sekolah terkait.

“Jadi yang kami imbau kalau memang nantinya akan dilakukan seperti itu, sekolah bisa buatkan desain seperti apa model yang akan diterapkan, berapa jumlah siswanya dalam kelas dan berapa lama durasinya,” tutur dia.

Selanjutnya, usulan tersebut bisa diusulkan kepada gugus tugas dan ditembuskan ke Pemprov Sulsel dan dinas terkait untuk melakukan survei.

Sebenarnya sekolah dan orang tua murid berharap bukan hanya kelas afirmasi saja. “Sekarang kita berupaya, bahkan pemerintah pusat menyediakan kuota gratis sampai bulan Desember. Berarti telah dipersiapkan atau didesain berjalan seperti itu. Cuman pemerintah pusat memang menyampaikan bahwa khusus untuk zona kuning dan zona hijau modelnya seperti itu,” terangnya.

“Jadi itulah yang kami imbau kepada semua sekolah, untuk membuat desainnya. Supaya kita dari Dinas Pendidikan untuk membantu mengapproved kepada pemerintah setempat dan kepada gugus tugas untuk bisa dilakukan survei, dan gugus tugas juga bisa menyampaikan bahwa di titik ini sudah zona hijau, karena memang kami belum mengetahui titik mana yang sudah zona hijau,” ujarnya. (fad/dam)

Terkait