Pemkab Polman Rapat Evaluasi Melalui Vidcom Penanganan Covid-19

Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar saat melakukan video conference terkait penanganan Covid-19 di wilayahnya. (foto alim/starnews.id)

STARNEWS.ID, POLEWALI – Pasca Hari Raya Idul Fitri Gugus Tugas Covid-19 kembali melaksanakan Rapat Evalusi Covid-19 melalui Video Conference dengan menggunakan aplikasi Zoom. Rabu (27/5/2020).

Beberapa poin yang menjadi bahan diskusi kali ini diantaranya penanganan perbatasan sehubungan dengan berakhirnya masa mudik Idul Fitri dan aatus zona merah. Perkembangan penanganan OTG untuk memutuskan mata rantai penyebaran dan isu new normal dan kondisi berdamai dengan Covid- 19 dimana perlunya pendekatan baru dalam edukasi masyarakat.

Bacaan Lainnya

Melihat kondisi positif Covid-19 di Polewali Mandar yang sudah mencapai 25 orang Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berencana memfokuskan pencegahan penuran covid-19, dari transmisi lokal dan berencana menghentikan pengawasan di posko perbatasan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

Fokus pencegahan penyebaran covid-19 dengan transmisi lokal dilakukan dengan mengunjungi setiap warga dan melakukan pemerikasanaa secara door to door. Ini akan melibatkan seluruh ASN dan aparat pemerintah lainnya, terkait teknis pelaksanaan masih dalam proses pembahasan.

Covid-19 di Polman sampai hari ini perkembangan tidak mengalami perubahan yang cukup berbeda dari hari sebelumnya. Dimana pasien positif mencapai 30 orang dimana 25 orang diantaranya masih dalam pemeriksaan, 4 orang dintaranya sudah dinyatakan sembuh dan 1 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia.

Selain itu, yang menjadi fokus perhatian dari evaluasi hari ini adalah penyaluran BLT-DD. Dimana dari 144 desa yang ada di kabupaten Polewali Mandar telah dilakukan pendataan dan telah melakukan Musyawarah Desa. Namu masih tersisa delapan desa yang belum melakukan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau 94 % dengan 909 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang belum menerima dari 22.036 KK Kelurga Penerima manfaat.

Hal ini diakibatkan kondisi geografis calon penerima manfaat dan proses administrasi yang belum selesai. (lim/uba)

Terkait