Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan UMKM Jadi Prioritas Pemkab Gowa


STARNEWS.ID, GOWA — Data para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus lebih akurat dan valid. Demikian permintaan Wakil Bupati (Wabup) Gowa, Abd Rauf Malaganni.

Dengan begitu, data yang nantinya akan dikirim Kementerian Koperasi dan Usaham Kecil Menengah (UKM) itu mudah terverifikasi.

Seperti halnya program pemerintah pusat, pengembangan UMKM merupakan prioritas Pemkab Gowa, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

Saat ini, Pemkab Gowa terus mendorong dan memperkuat sektor UMKM di setiap Kelurahan dan desa.

Sebab, dianggap sebagai instrumen penting dalam membangkitkan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Olehnya itu, Abd Rauf berharap pemutakhiran data ini dapat menjadi wahana konsolidasi, koordinasi dan komunikasi antar seluruh jajaran pemerintah untuk program kerja ke depan.

Sehingga dapat meningkatkan peran UMKM dalam menyukseskan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas dengan upaya mempersiapkan UMKM agar lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang.

“Saya berharap semua visi program pemerintah Kabupaten Gowa dapat tercapai pada sektor ekonomi khususnya bagi usaha kecil menengah, UMKM dengan bergotong royong antar seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengembalikan kekuatan UMKM menuju pemulihan ekonomi nasional, terkhusus di Kabupaten Gowa,” harapnya.

Sebelumnya, Dinas Koperasi dan UKM Gowa melakukan rapat koordinasi (rakor) pendataan penyaluran bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rabu (12/8/2020).

Rakor secara virtual itu untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Koperasi dan UKM sekaligus guna memperoleh data yang akurat mengenai para pelaku UMKM di Gowa.

Sehingga bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat terhadap pelaku usaha mikro yang akan diusulkan dapat tepat sasaran.

Olehnya itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Gowa, M Yusuf meminta seluruh kepala desa, lurah, camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat di dalam rangka pendataan ini dan mempunyai masing-masing binaan usaha mikro dapat melakukan pemutakhiran data yang akurat.

“Akurat maksudnya tidak ada lagi yang bisa menjadi hal-hal yang dapat menghambat atau dapat membuat verifikasi tidak jadi. Sehingga ini perlu ke kehati-hatian dan ketelitian dalam pendataan,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga berharap agar ini segera ditindaklanjuti dan pendataan ini segera laksanakan dan diselesaikan. Mengingat kuota sangat, secara nasional hanya 12 juta usaha kecil yang akan mendapatkan bantuan.

“Karena ini tidak ada kuota provinsi dan tidak ada kota/kabupaten, yang ada adalah kuota nasional. Yaitu hanya 12 juta usaha mikro kecil yang akan mendapat bantuan permodalan,” ungkapan.

Yusuf menambahkan, ada enam indikator atau persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan permodalan usaha.

Yakni, mesti lengkap nama pelaku usaha mikro, alamat rumah atau alamat tempat usaha, jenis usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon. Selain itu, modal usaha di bawah Rp50 juta.

“Sesuai undang-undang, bahwa pengertian dari usaha mikro yaitu usaha yang produktif yang dimiliki orang perseorangan yang mempunyai modal besar lebih kecil daripada Rp50 juta,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abdul Malik Faisal dan sejumlah pimpinan SKPD terkait. Juga camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Gowa. (rus/dam)

Terkait