Pentransferan Dana Pilkada 2020 Tuntas, Bawaslu-KPU Gowa Siap Kerja Maksimal

Suasana pelaksanaan video conference terkait kesiapan Pilkada antara Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Selasa (7/7/2020).

STARNEWS.ID, GOWA –Pemkab Gowa telah menyelesaikan transfer dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gowa tahun 2020. Totalnya, Rp77.024.430.00.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat menggelar Video Conference terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bersama dengan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (7/7/2020).

“Alhamdulillah Kabupaten Gowa sudah empat puluh persen kami transfer sejak awal dan hari ini tuntas 100 persen,” kata Adnan.

Pemkab Gowa menjadi pertama dari 12 daerah yanga akan menyelenggarakan Pilkada 2020 di Sulsel yang telah menyelesaikan transfer dana hingga 100 persen untuk memaksimalkan pesta demokrasi.

Total dana Pilkada Kabupaten Gowa telah ditransfer Pemkab Gowa sebesar Rp77.024.430.00. Dana tersebut antara lain buat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp55.006.000.000, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rp12.018.000.000 dan pengamanan sebesar Rp10.000.000.000.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa, Syamsuar Saleh mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk menjalankan setiap tahapan pilkada khususnya dalam pengawasan.

“Dari 12 Kabupaten Kota Alhamdulillah Kabupaten Gowa yang paling cepat terealisasi untuk Anggaran Pilkada 2020. Jadi dengan kondisi ini kami sebagai penyelenggara pemilu siap melaksanakan dan mengawal Pilkada 2020,” ujar Syamsuar.

Dalam proses pengawasan Pilkada 2020, pihaknya akan tetap melaksanakan sesuai dengan Protokol Kesehatan. Menurutnya, kasus Covid-19 di Kabupaten Gowa masih cukup tinggi.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Gowa, Muhtar Muis menyebutkan, dalam waktu dekat ini tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan yaitu prosesi pencocokan dan penelitian (coklit) data calon pemilih yang akan dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP).

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Anggaran Diteken Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Zainal Ahmad berharap kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera melakukan transaksi dana Pilkada.

“Untuk mengingat Pemda melakukan transfer sisa paling lambat 9 Juli 2020. Pimpinan akan akan melakukan sanksi bagi Pemda yang tidak melakukan transfer,” tandasnya. (dam)

Pos terkait