Pj Sekda Gowa Berharap Tidak Ada Lagi Persoalan Jamkes Usai Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 Disosialisasikan

Sosialisasi iuran jamkes bagi PPU di lingkungan pemerintah daerah itu dilaksanakan secara virtual di Peace Room A'Kio, Kantor Bupati Gowa, Rabu (25/11/2020).

STARNEWS.ID, GOWA — Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan (Jamkes), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2020 pun diterbitkan.

Sebelum Permendagri tentang iuran jamkes bagi Pekerjaan Penerima Upah (PPU) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) itu, telah diterbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Memuat perubahan terhadap sejumlah poin dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 itu pun telah disosialisasikan ke setiap pemerintah daerah, termasuk Pemkab Gowa, Rabu (25/11/2020). Sosialisasi iuran jaminan kesehatan bagi Pekerjaan Penerima Upah (PPU) di lingkungan pemerintah daerah itu dilaksanakan secara virtual di Peace Room A’Kio, Kantor Bupati Gowa. Diikuti juga Pj Sekda Kabupaten Gowa, Kamsina.

Ia berharap pelayanan jaminan kesehatan di Kabupaten Gowa semakin membaik setelah sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 dilaksanakan.

“Dengan adanya keterkaitan dengan BKPSDM, keuangan dan Dinas Kesehatan dan BPJS sendiri itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana masyarakat kita yang ikut di dalam program ini tidak ada masalah yang dihadapi nanti,” harapnya.

Terkait, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Komedi saat membuka kegiatan itu mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait pemberian iuran BPJS Kesehatan.

Apalagi, kata Komedi, Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2020 tentang penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa peserta pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah,” jelas Komedi.

Ia menyebutkan bahwa PPU terdiri terdiri dari gubernur dan wakilnya, bupati, dan wakilnya, wali kota dan wakilnya. Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah pegawai non-PNS daerah dan kepala desa dan perangkat desa yang telah diatur dengan Permendagri Nomor 119 tahun 2019.

“Kami berharap dengan telah memahaminya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2020 kita bisa menjaga keseimbangan serta kualitas pelayanan bagi peserta JKN ditindaklanjuti,” harapnya. (rus/dam)


Pos terkait