Program Redistribusi Reforma Agraria, BPN Gowa Terbitkan 1.500 Bidang Lahan Pertanian

PROGRAM AGRARIA--- Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan dan Kepala BPN Gowa, Asmain Tombili foto bersama dengan perwakilan masyarakat yang menerima sertifikat program redistribusi obyek performa agraria, Rabu (22/9/2021).(Foto : Humas Pemkab Gowa)

STARNEWS.ID,GOWA—– Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gowa kembali menerbitkan sertifikat ribuan bidang lahan pertanian milik masyarakat.

Lahan yang disertifikatkan itu masuk dalam program redistribusi obyek reforma agraria. Jumlahnya sebanyak 1.500 bidang tanah.

Lokasinya tersebar di tiga desa. Yakni Desa Belapunranga dan Desa Borisallo Kecamatan Parangloe serta Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju.

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melalui virtual bersama 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Aula Kolaborasi Kantor Wilayah BPN Sulsel, Rabu (22/9).

Kepala BPN Gowa, Asmain Tombili mengatakan, lahan yang disertifikatkan ini sudah terpenuhi evidennya 100 persen.

Masing-masing di Desa Belapunranga 650 bidang, Desa Tanakaraeng 650 bidang, dan Desa Borisallo 200 bidang.

“1.500 sudah diserahkan evidennya, itu terpenuhi target 100 persen. Tanah ini adalah obyek sebagian dari tanah yang status berasal dari tanah negara yang dikuasai dan disertifikatkan ke masyarakat,” katanya.

Kata dia, dengan terbitnya sertifikat itu, lahan pertanian yang semula milik negara kini telah menjadi hak milik masyarakat dalam bentuk redistribusi.

“Lahan yang jadi base tanah pertanian ini dapat dimanfaatkan dan diberdayakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan perekonomian masyarakat di desa tersebut,” jelas Asmain.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengapresiasi program redistribusi obyek reforma agraria ini.

Kehadiran program ini memberikan kepastian bagi masyarakat terkait kepemilikan lahan diatas tanah yang digarap.

“Program ini tentu merupakan program yang sangat baik dan baru ada di eranya Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.

Dengan adanya sertifikat ini, lanjut Adnan, aset masyarakat pun bertambah. Dan tentu saja bisa dimanfaatkan guna menambah pendapatan, sebab sertifikat tersebut bisa menjadi modal usaha.

“Harapan kita kedepan Kabupaten Gowa akan mendapatkan jatah yang lebih banyak terhadap program ini sehingga konflik persoalan lahan masyarakat dengan pemerintah mampu diminimalisir,” pungkasnya. (rus)


Pos terkait