Pulihkan Ekonomi, SKPD Dilarang Kegiatan Dinas di Luar Gowa

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan memberikan arahan disela peringatan Hari Kesadaran Nasional secara virtual di Peace Room A'kio, Kamis (17/6/2021).(Foto : Humas Pemkab Gowa)

STARNEWS.ID,GOWA—– Pemkab Gowa fokus memulihkan perekonomian di tengah pandemi. Sejumlah upaya dilakukan. Termasuk melarang SKPD melakukan kegiatan kedinasan di luar Gowa.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan ini. Sebaliknya, kegiatan kedinasan seperti rapat SKPD dilaksanakan di Gowa saja.

Bacaan Lainnya

Adnan mengatakan, kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya membangkitkan perekonomian masyarakat.

“Kita ingin agar perputaran uang terjadi di Gowa. Sehingga dengan demikian, sektor perekonomian bisa berjalan yang berdampak membantu kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Adnan saat memberi arahan pada Peringatan Hari Kesadaran Nasional secara virtual di Peace Room A’kio, Kantor Bupati Gowa, Kamis (17/6/2021).

Kata dia, Gowa banyak memiliki fasilitas yang bisa digunakan untuk rapat atau kegiatan kedinasan lainnya. Adnan berharap, fasilitas itu dimaksimalkan.

“Banyak UMKM yang punya fasilitas rapat. Maksimalkan itu semua. Kita samakan persepsi dan pandangan kita untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 ini,” jelas Adnan.

Diakui Adnan, pembatasan aktivitas untuk menekan laju penyebaran Covid-19 membuat pola kegiatan berubah. Interaksi langsung atau tatap muka dikurangi, diganti menjadi virtual.

Meski demikian, Adnan berharap kebiasaan baru itu tak menjadikan kinerja ASN khususnya lingkup Pemkab Gowa mengendur.

“Saya harap Hari Kesadaran Nasional ini menjadi momen bagi kita semua untuk tetap meningkatkan semangat dan etos kerja,” imbuhnya.

Selain menegaskan kembali soal larangan bagi SKPD berkegiatan dinas di luar Gowa, pada kesempatan itu Adnan juga menyampaikan rencana penyederhanaan birokrasi. Dimana eselon III dan IV yang ada di beberapa SKPD bakal beralih menjadi fungsional.

“Tahun ini akan ada penyederhanaan birokrasi berdasarkan arahan pusat. Tentu kedepan ada beberapa SKPD yang tidak lagi memiliki eselon 3 dan 4 tapi beralih ke fungsional. Paling lambat akhir Juni semua usulan sudah dirampungkan di Pemerintah Pusat atau Kemendagri,” jelasnya.(rus)


Pos terkait