Rapat Rancangan KUA-PPAS Munculkan Beragam Catatan buat Pemkab Bantaeng

Suasana rapat paripurna rancangan KUA-PPAS di DPRD Bantaeng, Selasa (15/9/2020).

STARNEWS. ID, BANTAENG — Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) segera berlanjut di DPRD Bantaeng. Usai mendapat persetujuan dari seluruh fraksi melalui sidang paripurna DPRD, Selasa (15/9/2020).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah, dihadiri oleh Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin serta para kepala SKPD lingkup Pemkab Bantaeng. Baik yang hadir secara langsung, maupun melalui virtual.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin yang hadir di kesempatan itu menyampaikan, tujuan KUA-PPAS Perubahan antara lain, memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2020 agar berdaya guna dan berhasil guna.

Dia berharap mengoptimalkan pelaksanaan APBD, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, serta sesuai instruksi Presiden RI untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu.

“Substansi KUA-PPAS Perubahan tentunya hanya merupakan rencana dari apa yang ingin kita laksanakan dan akan kita capai melalui APBD 2020. Sinergitas antar semua stakeholder yang ada di Bantaeng tetap menjadi energi utama untuk mengimplementasikan rencana tersebut guna mencapai sasaran yang diinginkan,” ujar Sahabuddin.

DPRD Bantaeng juga mengapresiasi kerja-kerja Pemkab Bantaeng. Khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang senantiasa hadir memfasilitasi pelaksanaan Rapat Paripurna secara virtual di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Namun, muncul pula beberapa catatan dan harapan kepada Pemkab Bantaeng. Di antaranya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta agar sistem pengawasan internal lebih dimaksimalkan agar pembangunan bisa tercapai dengan baik.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi catatan terkait anggaran perbaikan pasca bencana banjir. Baik infrastruktur maupun kerusakan fasilitas warga masyarakat. PKS menanyakan berapa besar anggaran yang dialokasi untuk perbaikan akibat bencana tersebut.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) lebih fokus pada biaya kesehatan. Diharapkan, Dinas Kesehatan memikirkan perbaikan sarana puskesmas. (din/dam)

Terkait