RDPU dengan DPR, Ketua Umum Paparkan Kondisi PSSI dalam Covid-19

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum antara DPR RI dengan Ketua Umum PSSI terkait kondisi persepakbolaan Indonesia di tengah wabah covid-19. (foto ist)

STARNEWS.ID, JAKARTA – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah melakukan berbagai langkah sesuai standar Badan Kesehatan Dunia WHO serta Surat Protokol Kewaspadaan Pencegahan Wabah COVID-19 Bagi Kegiatan Keolahragaan yang dikeluarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, 17 Maret lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI yang berlangsung secara virtual melalui aplikasi video conference, hari ini, Rabu, 8 April 2020.

Bacaan Lainnya

RDPU yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga diikuti oleh Sekjen PBSI Achmad Budhiarto, mantan pebulutangkis sekaligus Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Susy Susanti, Wakil Ketua Umum PB PABBSI Djoko Pramono serta dua atlet nasional yakni pebulutangkis Kevin Sanjaya dan lifter Eko Yuli Irawan.

Pada kesempatan ini, Iriawan menyampaikan paparan terkait ‘Kebijakan PSSI Dalam Kondisi Covid-19’. Ia menjelaskan, ‘timeline’ atau rangkaian peristiwa sejak Kick-Off Liga 1, Liga 2, rapat darurat di Stadion Batakan Balikpapan, Extraordinary Meeting PT Liga Indonesia Baru, hingga keluarnya Surat Keputusan Ketua Umum PSSI pada 27 Maret 2020 mengenai penghentian liga dan pelatnas timnas karena situasi kahar/force majeure sesuai status tanggap darurat BNPB.

Iriawan juga menerangkan terkait lima pelatih timnas asal Korsel, termasuk Gong Oh-Kyun yang sempat menjalani rapid test dengan hasil positif Covid-19 namun tes SWAB terakhir sudah dinyatakan negatif.

Iriawan pun menyampaikan penjelasan terkait persiapan Piala Dunia U-20 2021 dengan perencanaan semula pada Maret bulan lalu seharusnya FIFA datang ke Indonesia untuk menentukan kepastian 6 kota yang menjadi tuan rumah. Dengan keputusan itu, diharapkan pemerintah melalui Kementerian PUPR segera membangun stadion dan lapangan latihan yang akan menjadi venue Piala Dunia U-20 2021.

“Kedatangan FIFA juga mengalami penundaan. Namun, kami tetap mengirimkan berkas-berkas kesiapan stadion yang sudah kami kunjungi sebagai calon venue Piala Dunia U-20 2021. Kita juga memaklumi, pada kondisi seperti saat ini, pemerintah pun masih belum bisa melakukan pembangunan, renovasi, maupun rehabilitasi stadion,” kata Iriawan.

Selanjutnya, menurut pria yang akrab disapa ‘Iwan Bule’ itu, PSSI berencana bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di tiap provinsi melalui Kemenkes, untuk melaksanakan rapid tes COVID-19 sehingga para pesepakbola dapat membawa surat bebas COVID-19 dari Dinas Kesehatan setempat.

“PSSI mewajibkan bagi setiap tempat pelaksanaan training camp untuk didisinfektan terlebih dahulu, minimal dua hari sebelum para pemain, pelatih dan ofisial timnas masuk,” kata Iriawan.

Mantan Kapolda NTB, Jawa Barat dan Metro Jaya ini menekankan, dsiplin yang lebih tinggi akan diterapkan PSSI pada para pemain, pelatih dan ofisial, terutama menyangkut masalah makanan dan sanitasi diri.

“Sebelum sesi traning camp dilaksanakan, PSSI akan mengadakan edukasi mengenai pencegahan COVID-19 kepada para pemain, pelatih dan ofisial,” jelasnya.

PSSI juga akan mengeluarkan imbauan kepada klub untuk melakukan skrining kesehatan bagi para pemainnya, melakukan disinfektan di kantor klub masing-masing dan memberikan edukasi kepada para pemain, pelatih dan ofisial klub Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

Terhadap karyawan dan lingkungan kerja PSSI, seminggu sebelum tanggal masuk kerja diumumkan, PSSI akan melaksanakan rapid test bagi seluruh karyawan dengan jadwal kedatangan yang diatur oleh dokter timnas.

“Setelah rapid test selesai, PSSI akan melaksanakan disinfektan sekali lagi terhadap lantai 12, 14 dan 15 kantor PSSI sebelum karyawan masuk kerja,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat, Alamsyah Satyanagara alias Yoyok Sukawi mengatakan bahwa saat ini posisi para pemain sepak bola di Indonesia sudah mengalami kesulitan, terlebih karena aktivitas pertandingan sepak bola dihentikan untuk sementara.

“Harus diakui, situasinya sulit untuk merespon usulan tetap menggelar pertandingan tanpa penonton pasca status tanggap darurat akibat penyebaran Covid-19 berlalu. Menjalakan pertandingan tanpa penonton akan berdampak kerugian pada PSSI dan klub karena 80 persen pendanaan didapat dari sponsor dan penjualan tiket,” kata Yoyok, yang juga CEO PSIS Semarang.

Pria yang juga menjabat salah seorang anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI ini memaparkan, dengan kondisi seperti ini perizinan dari pihak keamanan pasti sulit untuk menggelar pertandingan.

Selain itu, menggelar pertandingan tanpa penonton tetap saja melakukan mobilisasi orang antar tempat. Yoyok mengungkapkan, setiap klub minimal memerlukan 35 orang yang bergerak dengan transportasi darat, laut maupun udara.

“Dalam kondisi ini memang harus dilakukan penghentian keseluruhan olah raga, baik itu dengan penonton maupun tanpa penonton dalam pertandingan,” tegasnya.

Selain Ketua Komisi X Syaiful Huda, para wakil rakyat yang hadir secara virtual dalam RDPU ini antara lain Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian (Partai Golkar, Kalimantan Selatan), dan para anggota DPR lain seperti Putra Nababan (PDI Perjuangan, Jakarta), My Esty Wijayati (PDI Perjuangan, DIY) Rano Karno (PDI Perjuangan, Banten), Djohar Arifin (Partai Gerindra, Sumatera Utara), Ledia Hanifa (PKS, Jawa Barat), dan Illiza Saadduddin (PPP, Aceh). (rilis/star1)

Pos terkait