Rusak Lingkungan, Wabup Gowa Minta Pemprov Tegas Soal Aktivitas Penambangan di Jeneberang

Wabup Gowa, H Abd Rauf Malaganni saat mengikuti pembahasan pengaduan terjadinya pengrusakan lingkungan (DAS) Jeneberang di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi, Senin (21/6).(Foto : Humas Pemkab Gowa)

STARNEWS.ID,GOWA—— Kondisi lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang kini mengkhawatirkan. Rusak parah dipicu oleh kegiatan penambangan yang tidak terkendali.

Oknum perusak lingkungan leluasa menambang tanpa peduli dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini pun tak bisa dibiarkan. Sebab potensi bahaya yang ditimbulkan sewaktu-waktu bisa terjadi.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni menyikapi situasi ini. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan untuk sama-sama memerangi tambang liar yang dianggap sebagai pemicu kerusakan lingkungan.

“Mau tidak mau, kita harus bersama-sama memerangi ini agar tidak adalagi tambang-tambang liar di bantaran Sungai Jeneberang. Kita harus tegas memberikan hukuman. Inilah jalan untuk kita bisa menanggulangi agar kerusakan yang terjadi di DAS Jeneberang tidak lebih parah lagi,” tegas Rauf Malaganni saat mengikuti pembahasan pengaduan terjadinya pengrusakan lingkungan (DAS) Jeneberang di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi, Senin (21/6).

Pria berkumis yang akrab disapa Karaeng Kio ini menyarankan Pemprov Sulsel melakukan verifikasi ulang terhadap tambang-tambang yang ada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang.

Menurutnya, verifikasi ulang penting dilakukan untuk mengetahui tambang-tambang yang memiliki izin dan tidak memiliki izin. Juga mengidentifikasi tambang-tambang yang dianggap merusak DAS Jeneberang.

“Saya berharap kita bentuk tim yang diketuai oleh provinsi kemudian turun bersama-sama melihat dan memverifikasi mana tambang-tambang ilegal maupun yang legal,” ujar Karaeng Kio.

Menurutnya, permasalahan DAS Jeneberang adalah tanggungjawab bersama. Olehnya itu, dirinya menyebutkan perlu adanya ketegasan, kekompakan dan kebersamaan semua pihak.

Kata dia, Pemprov Sulsel mesti tegas terhadap penambangan yang merusak lingkungan. Apalagi memang perizinan tambang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Rudy Djamaluddin mengatakan, kerusakan lingkungan di DAS Jeneberang harus diselesaikan dan menjadi atensi Pemprov Sulsel.

Karena itu, Pemprov Sulsel tentu siap bekerjasama dengan pihak terkait dalam memerangi aktivitas yang merusak lingkungan sungai termasuk penambangan.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu akan memberikan dukungan penuh bagaimana menjaga kelestarian lingkungan kita di kemudian hari agar terjaga dengan baik,” ucapnya.

Kepala Balai Pengamanan dan Gakkum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan juga mengatakan dalam melakukan penegakan hukum pihaknya membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi maupan Pemerintah Kabupaten Gowa.

“Hasil pertemuan ini akan kami teruskan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat juga. Kemudian langkah apa yang akan kita ambil kedepan akan kita tindaklanjuti rapat kecil. Kami ada Satgas, nanti kita akan sinergikan dengan tim terpadu dari Kabupaten dan Provinsi, sehingga kerjanya bisa menyeluruh,” tambahnya.(rus)


Pos terkait