Sampaikan Keluhan, Warga Dusun Jombang Datangi DPRD Polman

STARNEWS.ID, POLEWALI – Warga Dusun Jombang, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo mengadukan masalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar. Rabu (3/6/2020).

Selain itu, masyarakat setempat menilai kinerja Kepala Dusun Jombang sudah tidak layak dipertahankan. Warga bernama Syahrir mengatakan, Kepala Dusun Jombang ini sudah tiga periode menjabat, dan tidak cakap lagi menjalankan tugasnya.

Bacaan Lainnya

“Pembagian BLT di sini tidak adil, karena ada masyarakat desa lain, yang merupakan keluarga Kepala Dusun yang tinggal beberapa bulan mendapatkan bantuan. Sementara ada beberapa warga yang lebih berhak justru tidak dapat BLT,” ungkap Syahrir.

Lanjutnya, ada anak yatim dan janda yang kehilangan mata pencahariannya yang tidak dapat, dan data penerima yang kami sudah tetapkan berasama saat Musdes penetapan pemerima BLT itu berubah 50 persen setelah anggarannya keluar.

Terkait dengan pergantian Kadus Syahrir mengatakan, sudah melaporkan ke Kepala Desa. Namum Kades menyampaikan warga yang memiliki kewenangan mengganti sehingga saat ini sudah ada 60 persen tanda tangan warga yang terkumpul sepakat mengganti Kadus Jombang.

Contoh bantuan yang salah, yakni ada dua data bantuan WC berbeda dan fakta di lapangan tidak ada yang selesai dikerjakan dan tidak ada tanda terima. Yang diterima satu klosed, pipa, dan dua sak semen dan ini ada yang selesai karena yang bersangkutan yang berswadaya.

Warga Dusun Jombang lainnya, Suratman juga mengungkapkan, adanya program pembangunan sarana MCK di Dusun Jombang tahun anggaran 2019 yang tidak tuntas di dusunnya hingga saat ini.

“Program MCK di dusun kami itu tidak tuntas karena ada warga yang hanya dapat cincin, ada yang terima semen, klosed dan pipa,” ungkapnya dengan menunjukkan data penerima bantuan program MCK sekira 200 orang di Dusun Jombang yang kesemuanya tidak tuntas.

Aspirasi masyarakat Dusun Jombang Desa Sugiwaras ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Polman Hamzah Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi I Ahmad Junaidi, anggota DPRD Polman lainnya Syatifuddin, Ilham, Muliadi dan Gusrinaldy menerima masyarakat ini di ruang Komisi I DPRD setempat.

Muliadi mengatakan, terkait dengan MCK ia berharap seluruh anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasannya karena program MCK ini berjalan di semua Desa.

“Kita harus turun ke desa untuk memastikan program ini benar-benar berjalan dan dipastikan sesuai dengan tujuan program itu sendiri.” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Polman Hamzah Syamsuddin mengatakan, hampir semua desa mengalami persoalan yang sama seperti yang disampaikan oleh warga Jombang Desa Sugiwaras. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan jika pemerintah berkewajiban membantu masyarakat yang terdampak.

“Kejadian ini di lapangan banyak masyarakat mengadu ke kami dan kami sampaikan tidak ada alasan pemerintah tidak memberikan bantuan kepada yang terdampak.” tegas Wakil Ketua DPRD Polman Hamzah Syamsuddin.

Senada, Wakil Ketua Komisi IV Ilham mengatakan, kami akan turun dan mengupayakan untuk menambah kuota apabila masih banyak masyarakat yang layak dapat bantuan yang belum tersentuh.

“Ini akan kami sosialisasikan ke bawah sekaligus menyamoaikan jika bantuan ini diperpanjang menjadi enam bulan bukan tiga bulan.” ujarnya.

“Kita minta agar Desa benar-benar dapat memfokuskan BLT DD kepada masyarakat nya dan Desa juga harus mulai memikirkan program yang perlu dilakukan pasca covid 19, ” harap Wakil Ketua Komisi I Ahmad Junaidi. (lim/uba)

Terkait