Sekda Gowa Fokus Ikuti Sosialisasi Sistem Pembayaran JKN


STARNEWS.ID, GOWA — Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa, Muchlis mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Kebijakan Regulasi Turunan yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa (28/7/2020).

Sosialisasi yang dilakukan melalui video conference oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktur Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah itu dihadiri masing-masing sekda, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas PMD, dan kepala Dinas Sosial se-Indonesia.

Sosialisasi yang berlangsung di Peace Room A’Kio itu terutama membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 78/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan pembayaran kontribusi iuran peserta enerima Bantuan Iuran (PBIP), Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dan bantuan iuran dari pemerintah daerah.

Turut pula dibahas, Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 119 Tahun 2019 tentang pemotongan penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 441/3663/SJ. tentang Ppnyesuaian iuran jaminan kesehatan pada pemerintah daerah.

Sekda Gowa, Muchlis mengatakan, pada sosialisasi tersebut, pemerintah daerah mendapat arahan agar yang telah mendaftarkan kepesertaan terhadap kepala desa dan perangkat desa harus diikuti dengan mekanisme pemotongan, penyetoran dan pembayaran. Seperti termuat dalam Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 yakni wajib dilakukan sejak April 2020.

“Pada Permendagri ini diatur mengenai penganggaran JKN bagi kepala desa dan perangkat desa dimana empat persen dibebankan bagi pemberi kerja dalam hal ini pemerintah daerah dan satu persen bagi pekerja. Sehingga nantinya sistem mekanisme pemotongan, penyetoran dan pembayaran akan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),” ungkapnya usai mengikuti sosialisasi.

Selain itu hal utama dalam Perpres tersebut terkait penyesuaian iuran secara bertahap terhitung Juli 2020, yakni kelas I Rp150 ribu, kelas II Rp100 ribu, dan kelas III Rp42 ribu.

Kendati demikian untuk kelas III di bulan Juli-Desember 2020 pemerintah memberikan keringanan, dimana untuk program bagi PBPU/mandiri kelas III mendapat subsidi Rp25.500 sehingga peserta hanya membayar Rp16.500.

Salah satu pemateri, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Desa Nugraha mengatakan tujuan utama dari Perpres Nomor 64/2020 adalah memperbaiki struktur iuran dan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran dan relaksasi di masa pandemi Covid-19.

“Perpres ini sebagai bentuk komitmen pemerintah membangun ekosistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan, untuk penyesuaian jaminan JKN berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020 yang di dasarkan pada semangat gotong royong, yang menjadi sistem prinsip jaminan sosial Nasional (SJSN),” pungkasnya.(rus/dam)

Pos terkait