Siap Kawal Kasus Pungli Lurah Bontolangkasa, Korwil BPI KPNPA Sulawesi: Tidak Lagi Ada Kongkalikong

Korwil BPI KPNPA Sulawesi, Amir (kanan) (PARAMHITA/starnews.id)

STARNEWS.ID, PANGKEP — Atensi lebih ditunjukkan Badan Peneliti Independen (BPI) Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (KPNPA) terhadap kasus pungutan liar (pungli) yang menersangkakan Lurah Bontolangkasa, Adil Hasan Sammana di Pangkep.

Melalui Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi, Amir, BPI KPNPA RI meminta agar Kejakasaan Negeri (Kejari) Pangkep lebih serius menangani kasus pungli berkaitan pengadaan sertifikat yang semestinya secara gratis yang dicanangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
yang dilakukan lurah yang berada di Kecamatan Minasatene tersebut.

“Kami ingin kasus ini (pungli pengadaan sertifikat tanah) ditangani dengan baik. Tidak lagi ada kongkalikong, atau tidak ada lagi istilah 86. Kami akan mengawal kasus pungli Lurah Bontolangkasa Kecamatan Minasatene ini agar bisa serius menangani,” tegas Amir, Jumat (12/2/2021).

Amir menuturkan, pihaknya telah menerima laporan dari saksi yang mengaku diintimidasi dan diminta mencabut laporan. Olehnya itu, ia langsung menggali informasi terkait laporan tersebut.

“Jangan sampai kenyataan di lapangan yang kami peroleh sama dengan informasi yang kami dengar. Olehnya itu, kiranya Kejari Kabupaten Pangkep bisa serius dan menjaga keadilan hukum ” jelas Amir

Untuk diketahui, Kejari Pangkep telah menetapkan Lurah Bontolangkasa, Adil Hasan Sammana sebagai tersangka pungli pengadaan sertifikat. Hal itu disampaikan saat konferensi pers pada 11 Desember 2020, bersamaan momen Hari Anti Korupsi sedunia.

Dalam hal ini, Adil Hasan berindikasi melakukan pungutan senilai Rp250 ribu per sertifikat tanah dari warga yang seharusnya berhak menerima setifikat yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN secara gratis. Nilai kerugian yang ditimbulkan ulah oknum lurah tersebut, berkisar Rp77 juta.

Saat itu, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pangkep yang menangani kasus tersebut yakni Sugiharto. Dihubungi starnews.id, Jumat (12/2/2021), Sugiharto menjelaskan, Adil Hasan saat ini status jadi tahanan kota. Disebutkan, tidak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas IA di Makassar.

“Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dilimpahkan ke Pengadilan Makassar alasannya karena ini tindak pidana korupsi,” jelas Sugiharto. (mit/dam)


Pos terkait