Soal Penangkapan Oknum Penyebar Berita Hoaks, Kapolres Enrekang : Memenuhi Unsur UU ITE

Kapolres Enrekang, AKBP Andi Sinjaya (foto ist)

STARNEWS.ID,ENREKANG – Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Bupati Enrekang, H Muslimin Bando masih terus bergulir di aparat kepolisian.

Kapolres Enrekang, AKBP Andi Sinjaya menegaskan, kasus tersebut memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transasi Elektronik (UU ITE). Karena itu, pihaknya memastikan penanganan kasus ini sudah sesuai prosedur.

Bacaan Lainnya

“Sebelum Satreskrim melakukan penangkapan sudah melakukan beberapa prosedur sesuai aturan. Mulai pengaduan, terbitnya laporan polisi, penyelidikan, pemeriksaan saksi, gelar perkara dan koordinasi dengan instansi terkait. Saya tegaskan bahwa kami melayani setiap pengaduan masyarakat tanpa pandang bulu dan melakukan proses penegakan hukum secara Obyektif,” tegas Andi Sinjaya, Minggu (14/2/2021).

Perwira dua bunga di pundak itu menambahkan penyidik telah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI Sulsel untuk mempertanyakan tentang legalitas dari website Ridwan, oknum yang dilaporkan sebagai penyebar berita hoaks.

Kanwil Kemenkum HAM Sulsel menyatakan melalui surat nomor : W.23.AH.02.03-05 yang menyatakan bahwa legalitas PT.Update Media Sulsel tidak terdaftar pada data base Ditjen AHU sebagai badan hukum maupun badan usaha.

Atas hal ini tentu Update Sulsel tidak memenuhi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 pada pasal 9 ayat 2 yang berbunyi: “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.

Selain itu Polres Enrekang juga telah berkoordinasi dan mengirim surat ke Dewan Pers dan berdasarkan penelusuran melalui website Dewan Pers Nama PT tersebut tidak terdaftar sebagai Perusahaan Pers.

Andi Sinjaya menerangkan, dalam tulisan tersebut posisi Ridwan sebagai narasumber bukan sebagai penulis. Namun dalam pemeriksaan dia mengaku dirinya sebagai penulis.

“Saudara Ridwan tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan kartu identitas selaku jurnalis pada update sulsel news dan namanya tidak tercantum sebagai reporter ataupun wartawan dalam laman media tersebut,” bebernya.

Pihak penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana, yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Ridwan dengan adanya pemberitaan yang dibuat telah menimbulkan kegaduhan, keresahan dan sampai pada kebencian atau permusuhan individu.

Maka tindak pidana yang dilakukan Ridwan merupakan kualifikasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

penyidik juga sudah melakukan pengecekan terhadap alamat perusahaan yang tercantum dalam halaman media tersebut yang beralamat komplek perumahan Taman Toraja, Tanjung Bunga, kecamatan Tamalate, kota Makassar.

Namun alamat tersebut tidak ada dan tidak ditemukan sebagaimana keterangan lurah setempat.

“Beberapa saksi juga sudah kami mintai keterangan diantaranya Bupati Enrekang, Wakil Bupati Enrekang serta Kabag Hukum Pemkab Enrekang,” sebut Kapolres Enrekang.

Dari hasil keterangan saksi-saksi bahwa apa yang diberitakan Update Sulsel News Ridwan tidak benar dan merupakan kebohongan karena uang yang akan dipinjam oleh Pemkab Enrekang bukan untuk membayar tenaga honorer.

Fatalnya lagi, Ridwan itu tidak pernah melakukan klarifikasi kepada sumber informasi dan mengutip keterangan Wakil Bupati tanpa klarifikasi dan persetujuan yang bersangkutan.

“Polres Enrekang tetap objektif dalam penyelesaian kasus ini serta juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” pungkas Andi Sinjaya. (zai/rus).


Pos terkait