Terimakasih! Presiden Jokowi Tolak Pembebasan Napi Koruptor

Presiden Jokowi menolak pembebasan napi koruptor di tengah pandemi Covid-19. (foto suarasurabaya.com)

STARNEWS.ID, JAKARTA – Semangat Reformasi adalah pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Maka para relawan menghimpun diri dan bersatu-padu memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pemilu 2019 karena Jokowi dinilai sosok yang bersih dan memberikan keteladanan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang mana selama ini cuma dijadikan dagangan politik, sementara elit politik tersebut kotor dan kental watak korupnya.

Kemarin pada tanggal 2 April 2020 publik dikagetkan seperti disambar petir ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mewacanakan pembebasan sebagian narapidana kasus korupsi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam penjara. Untuk mewujudkan wacana itu, Yasonna berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bacaan Lainnya

Apapun alasannya, rencana itu sungguh menyakitkan hati rakyat Indonesia. Koruptor lah membuat bangsa ini terpuruk dan tidak berdaya menghadapi wabah pandemi Covid-19 dalam upaya menyelamatkan bangsa Indonesia.

Kami adalah bagian dari relawan Jokowi bereaksi dengan memberikan Ultimatum Terbuka yang kami sampaikan tertanggal 4 April 2020. Apabila ultimatum ini tidak dihiraukan dalam 7×24 jam maka kami akan mencabut dukungan kami selama ini kepada presiden Jokowi dan akan melakukan pembangkangan nasional secara lebih luas.

Alhamdulillah. Pada hari ini tanggal 6 April 2020, Presiden Jokowi melalui telekonferensi menegaskan tidak ada pembebasan untuk napi koruptor. Pembebasan hanya berlaku bagi napi pidana umum. Jokowi juga menyebut tidak ada pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi, pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, narapidana koruptor dan narapidana narkotika.

Sehubungan telah keluarnya pernyataan resmi dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo tersebut, kami para relawan yang tercatat sebanyak 62 orang perwakilan dari berbagai organ Relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin :

  1. Mencabut ultimatum kami tersebut dan kembali memberikan dukungan kepada pemerintahan Ir. H. Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin dan tetap hadir sebagai relawan yang kritis untuk mengawal Visi Indonesia Maju.
  2. Mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang masih tetap komitmen melawan dan melakukan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di bumi Pertiwi.
  3. Kami selanjutnya menghimbau segenap aktivis antikorupsi mengawal pernyataan Presiden Jokowi tersebut (menolak rencana pembebasan Napi Koruptor) ditingkat implementasi agar tidak ada “pemain gelap” di lapangan memanfaatkan keadaan.

Meskipun langit runtuh, pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) harus tetap tegak. (rilis/star1)

Pos terkait