Tim Kuasa Hukum RAMAH Ungkap Dugaan Politisasi PKH

Tim kuasa hukum RAMAH menggelar konpers terkait dugaan politisasi dan intimidasi penerima PKH, Jumat (30/10/2020).

STARNEWS.ID, PANGKEP — Di momen pilkada, muncul dugaan adanya politisasi Program Keluarga Harapan (PKH). Isu tersebut disampaikan tim kuasa hukum pasangan peserta Pilkada 2020 Pangkep, Rahman Assegaf dan Wakil Bupati Muammar Muhayyang (RAMAH).

Saat menggelar konferensi pers (Konpers), Jumat (30/10/2020), tim kuasa RAMAH mengungkapkan adanya laporan dari beberapa warga tentang intimidasi yang diduga dilakukan oknum pendamping PKH kepada pihak penerima.

Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum RAMAH, Andi Yulian, pihaknya menerima banyak keluhan dari sejumlah warga terkait adanya oknum pendamping yang telah mempolitisasi penerima PKH untuk memilih salah satu calon ataupun calon yang sesuai pilihan pendamping.

“Para penerima PKH di intimidasi oleh pendamping PKH jika tidak memilih salah satu calon maka akan dicabut atau dihapus sebagai penerima PKH,” ungkap Abdi Yulian.

Diungkapkan pula, ada kejadian di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene, kartu ATM seorang penerima PKH disita oleh si oknum pendamping. Kartu ATM atas nama Hamdani tersebut dipegang sang anak, Marwia.

“Penerima ini mengaku kepada kami bahwa mungkin isi dari ATM tersebut sebesar Rp500 r,tidak tahu apakah sudah diambil isinya atau hanya disita saja kartunya, yang jelas Ibu Marwia sangat menyayangkan hal tersebut. Belum lagi di kecamatan lain, apalagi di wilayah kepulauan” imbuh Andi Yulian.

Andi Yulian juga menyampaikan bahwa penerima PKH di Kabupaten Pangkep sekitar 16 ribu penerima. Tim kuasa hukum RAMAH pun sudah berkoordinasi dengan Dirut PKH pusat.

“Dirut PKH juga mengatakan kepada kami bahwa kalau ada dari pendamping yang tidak netral tolong dicatat dan buktikan kepada kami, kami akan tindaki dengan mencabut SK pendamping tersebut hingga koordinator pendamping PKH,” terangnya.

Sementara Ketua DPC PDIP Pangkep, Rasyid mengatakan bahwa pendamping PKH tersebut tidak akan berani melakukan tindakan intimidasi tanpa ada yang mengkoordinir.

Disebutkan, PKH itu program yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo dan dijalankan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Diketahui, keduanya adalah kader PDIP.

“Namun sebagai Partai pengusung RAMAH kami tidak pernah sekalipun mau menggunakan penerima PKH ini untuk memaksa memilih RAMAH. Namun jika ada penerima PKH, maka kami siap bahkan akan membela mereka memperoleh hak mereka sebagai penerima dan akan memberikan pendampingan bagi mereka yang di intimidasi,” tegas Rasyid. (mit/dam)


Pos terkait