Gubernur-Ketua KPU Bahas Anggaran dan Prokes Jelang Penetapan Paslon

Gubernur Sulsel berbincang KPU Sulsel terkait anggaran dan prokes jelang pilkada serentak. (foto humassulsel)

STARNEWS.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Faisal Amir, membahas soal anggaran dan penegakan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 ini.

Gubernur Sulsel, mengatakan, yang paling penting Pemprov Sulsel segera melakukan pencairan anggaran Pilkada Serentak 2020 ini, sesegera mungkin. Hal tersebut berdasarkan laporan dari Ketua KPU Sulsel di Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, 14 September 2020.

Bacaan Lainnya

“Ya pertama tentu beliau melaporkan berbagai tahapan yang sudah dilakukan. Kedua, beliau juga meminta supaya beban kegiatan yang semakin besar, sehingga anggaran segera penuhi hari ini selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir, mengaku, pada pertemuan tersebut membahas soal penanganan Covid-19 pada proses Pilkada serentak berlangsung.

“Kita bicara soal pilkada, termasuk soal penanganan Covid-19, dan kita diskusikan untuk memperketat protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada,” ujarnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan penyampaian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa pencairan anggaran Pilkada Serentak 2020, sudah ada yang mencairkan sampai 100 persen sejak bulan Juli lalu.

“Ini memang perlu dicairkan 100 persen karena begitu petunjuknya untuk pelaksanaan Pilkada 2020, dia dilaksanakan dari awal bahkan beberapa kabupaten kota sudah mencairkan 100 persen bulan Juli, Juni ada Agustus,” jelasnya.

Menurut dia, mulai dari tanggal 23 sampai seterusnya, pihak KPU sudah disibukkan dengan urusan administrasi proses Pilkada. Olehnya itu, pembahasan serta pencairan anggaran lebih baik dicairkan sejak awal.

“Sampai hari ini, September ini, sudah mau masuk penetapan calon pada tanggal 23, pada tanggal 26 akan melaksanakan tahapan kampanye, maka di tanggal-tanggal itu, kita sudah disibukkan dengan hal-hal teknis administrasi pelaksanaan Pilkada,” urainya.

“Alangkah baiknya lagi, kita tidak mengurusi lagi ketersediaan anggaran, kita fokus pada penyiapan kebutuhan pilkada, baik kebutuhan teknis Pilkada maupun kebutuhan APD, karena APD ini juga besar, tapi APD ini ditalangi oleh APBN dan kebutuhan logistik Pilkada ditalangi oleh APBD,” tutupnya. (humassulsel/uba)

Terkait