Unras PPJ Jilid Dua, Desak Bertemu Kadis Sosial untuk Perjelas Temuan di Lapangan 

Suasana aksi Persatuan Parlemen Jalanan di depan Kantor Pemda Gowa menuntut kejelasan bantuan dari Dinas Sosial setempat. (foto ist)

STARNEWS.ID, GOWA – Aksi unjukrasa di depan Kantor Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Gowa, Jalan Masjid Raya Syekh Yusuf, dimana Persatuan Parlemen Jalanan (PPJ) menuntut dengan isu tangkap dan adili mafia BPNT Kabupaten Gowa, Kamis, (8/4/2021),

Ini adalah aksi yang kedua namun belum pernah ditemui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, H. Syamsuddin Bidol. Pernyataan Kadis Sosial diawak media bahwa Dinas Sosial membuka diri untuk komunikasi dengan orang yang ingin kejelasan Program Sembako di Gowa.

Bacaan Lainnya

”Kami anggap adalah upaya untuk mengamankan diri dari tuntutan pengunjukrasa, karena kami telah melakukan aksi unjuk rasa yang kedua kali di depan Kantor Pemda Kabupaten Gowa, namun tidak ditemui oleh Kepala Dinas Sosial dengan berbagai alasan,” kata Bisma Indra selaku Jendral Lapangan Pengunjuksara.

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, mereka  telah melakukan investigasi dan mewawancarai beberapa abgen dan penerima bantuan sehingga memiliki dokumentasi terkait surat perjanjian dari suplier serta beberapa bantuan yang tidak layak konsumsi,

Tentu saja, mereka mengaku tidak akan berunjukrasa, seandainya tidak mempunyai bukti. Dan, sebelumnya juga pernah hadir di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa, saat beberapa agen dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan surat u.ndangan. Saat itu, masing-masing agen menyatakan bahwa ada PLT. Korda yang hadir sehingga menganggap bahwa ketika ada PLT.

Beginilah aksi Persatuan Parlemen Jalanan di depan Kantor Pemkab Gowa dengan mengendarai truk dan membakar ban bekas. (foto ist)

”Korda maka jelas ada SK yang dikeluarkan dan tentunya SK tersebut dari Kepala Dinas Sosial. Namun kami tidak dibiarkan untuk masuk ke ruangan karena tidak memiliki surat undangan sehingga kami hanya dapat mendengar percakapan dari luar ruangan,”jelas Bisma Indra.

Namun beberaapa agen yang dipanggil merasa heran,  karena katanya mereka adalah agen yang menolak tentang adanya suplier berhubung barang yang disediakan suplier tidak jauh lebih baik dari barang didaerah masing-masing.  Akibatnya mereka dipanggil untuk dimintai keterangan di Kantor Dinas Sosial setempat.

Namun pernyataan agen saat ditanya, mereka tetap menolak keberadaan suplier di dalam program BPNT. Dan, pada saat itu tidak semua agen hadir ditempat tersebut.

”Seandainya Kepala Dinas Sosial memberikan kejelasan, dan pencocokan data yang mereka miliki dengan data yang kami pegang, terkait aksi unjuk rasa yang kami lakukan saat pertama kali. Mungkin kami tidak akan melakukan aksi unjuk rasa jilid dua. Namun sampai saat ini, kami belum mendapatkan kejelasan terkait bantuan yang kami anggap bermasalah tersebut. Sehingga kami menganggap bahwa apa yang kami dugakan itu benar,”sesal Indra. (*/uba)


Pos terkait